Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah memimpin rapat percepatan penanganan dan pemulihan pascabencana bersama bupati/wali kota se-Aceh secara virtual, Rabu (4/11/2026). Foto: Suparta Humas Aceh.
Banda Aceh, InfoPublik – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah meminta pemerintah kabupaten/kota segera mendata sungai yang membutuhkan normalisasi sebagai langkah mengurangi risiko banjir dan mempercepat pemulihan pascabencana di daerah.
Pendataan tersebut menjadi salah satu prioritas yang dibahas dalam rapat percepatan penanganan dan pemulihan pascabencana bersama pemerintah kabupaten/kota se-Aceh secara virtual di Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh, Rabu (4/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Fadhlullah yang akrab disapa Dek Fadh menjelaskan, pemerintah daerah perlu segera mengidentifikasi sungai-sungai yang membutuhkan penanganan agar proses normalisasi dapat dilakukan tanpa menunda waktu.
Ia menyampaikan, berdasarkan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, penanganan sungai yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat akan dikoordinasikan agar dapat dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Mekanisme tersebut serupa dengan penanganan material kayu sisa bencana yang sebelumnya telah dilakukan.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dapat melibatkan pihak ketiga untuk melakukan normalisasi dengan tetap berada dalam pengawasan pemerintah. Data sungai dari masing-masing daerah selanjutnya menjadi dasar koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan aparat penegak hukum guna memberikan kepastian serta jaminan keamanan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Selain normalisasi sungai, Dek Fadh meminta pemerintah kabupaten/kota yang wilayahnya kembali dilanda banjir agar segera menetapkan status tanggap darurat bencana apabila diperlukan.
Menurutnya, penetapan status tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah pusat dan kementerian terkait untuk mempercepat penanganan bencana serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
“Bagi bupati/wali kota yang wilayahnya kembali dilanda banjir dan membutuhkan penanganan segera, silakan menetapkan kembali status tanggap darurat bencana sesuai ketentuan yang berlaku guna mempermudah proses penanganan,” ujar Dek Fadh.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten/kota mempercepat penyerapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemulihan pascabencana.
Sementara itu, Pemerintah Aceh terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan alat berat, khususnya bagi daerah yang mengalami kerusakan parah. Proses pengadaan alat berat tersebut saat ini tengah berlangsung di tingkat pusat.
Rapat tersebut dipimpin Dek Fadh didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh T. Robby Irza serta Ketua Tim Satgas PRRP Wilayah Aceh Imran.
Dalam pertemuan itu, pemerintah kabupaten/kota juga menyampaikan perkembangan penanganan pascabencana, termasuk kebutuhan dan kendala yang dihadapi di wilayah masing-masing. Koordinasi tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan dan pemulihan pascabencana agar berjalan terpadu dan tepat sasaran.
