Padang, Infopublik — Pemerintah Kota Padang mempercepat pembangunan 523 unit hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana yang tersebar di tiga lokasi. Pembangunan dilakukan melalui kolaborasi dengan Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dengan target seluruh unit dapat diselesaikan pada 2027.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Padang Tri Hadiyanto mengatakan, pembangunan hunian tetap tersebut berlokasi di Bumi Perkemahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah; Sungkai, Kelurahan Lambung Bukit; serta Kampung Lalang, Kecamatan Pauh. “Total kebutuhan kita sebanyak 523 unit dan insyaallah tahun depan seluruhnya dapat terbangun,” ujar Tri saat memberikan keterangan di kantornya, Jumat (30/10/2026).
Pembangunan hunian tetap menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat terdampak bencana. Selain pembangunan fisik rumah, kesiapan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) juga menjadi perhatian agar kawasan hunian dapat berfungsi dengan baik.
Di kawasan Bumi Perkemahan Balai Gadang, Pemko Padang merencanakan pembangunan 340 unit hunian tetap melalui kerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi. Pihak yayasan menangani pembangunan fisik rumah, sedangkan Pemko Padang melalui Dinas Perkim bertanggung jawab menyediakan PSU.
Pembangunan di lokasi tersebut dibagi menjadi dua tahap. Pada tahap pertama, sebanyak 138 unit ditargetkan dibangun pada 2026 di atas lahan seluas 2,9 hektare. Sementara itu, 202 unit sisanya direncanakan dibangun pada 2027 di atas lahan sekitar tiga hektare yang telah disiapkan. Pembagian tahap pembangunan tersebut memungkinkan penyediaan hunian dilakukan secara bertahap, seiring kesiapan lahan dan infrastruktur pendukung.
Di kawasan Sungkai, Kelurahan Lambung Bukit, sebanyak 183 unit hunian tetap direncanakan dibangun di atas lahan seluas 4,6 hektare dengan dukungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Kementerian mendukung pembangunan fisik rumah beserta PSU. Adapun Pemko Padang bertanggung jawab menyediakan dan menyiapkan lahan, termasuk melakukan pembersihan lahan serta menyiapkan sumber air. Pembangunan di lokasi ini ditargetkan selesai pada 2026.
Sementara itu, di Kampung Lalang, Kecamatan Pauh, pembangunan hunian tetap dengan skema eksitu atau di luar lokasi asal terdampak mendapat dukungan Kadin.
Sebanyak 10 unit rumah di kawasan tersebut telah selesai dibangun. Di sisi lain, Dinas Perkim terus menuntaskan infrastruktur pendukung. Fasilitas air minum dan drainase telah rampung, sedangkan jalan lingkungan masih dalam proses pengerjaan.
Untuk memastikan penyaluran hunian tepat sasaran, Pemko Padang telah menetapkan calon penghuni melalui Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 119 Tahun 2026. Dokumen tersebut memuat data nama dan alamat calon penerima hunian. Saat ini, pemerintah daerah tengah menyusun mekanisme pembagian rumah agar proses penempatan berlangsung tertib, transparan, dan sesuai ketentuan.
Penyelesaian pembangunan rumah beserta infrastruktur pendukung menjadi tahapan penting sebelum hunian diserahkan dan ditempati masyarakat. Dengan koordinasi antara pemerintah, kementerian, dan mitra pembangunan, Pemko Padang menargetkan kebutuhan 523 unit hunian tetap dapat terpenuhi sehingga masyarakat terdampak bencana memiliki tempat tinggal yang lebih aman dan layak.
(Tfk)
~ 📤 by Ju