Wali Kota Padang Fadly Amran Tutup Workshop Kesiapsiagaan Bencana Bagi Pengurus LPM se-Kota Padang
Padang, Infopublik – Kesiapsiagaan menghadapi bencana membutuhkan keterlibatan masyarakat hingga tingkat kelurahan. Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, memperkuat peran tersebut dengan membekali 312 pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dari 104 kelurahan melalui workshop kesiapsiagaan bencana pada 27–28 Oktober 2026.
Wali Kota Padang Fadly Amran menutup kegiatan tersebut di Asrama Haji Padang, Rabu (28/10/2026). Peserta terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara LPM dari 11 kecamatan yang diharapkan menjadi penggerak edukasi, koordinasi, dan mitigasi bencana di lingkungan masing-masing.
Penguatan kapasitas LPM dinilai penting karena penanganan bencana tidak cukup mengandalkan pembangunan infrastruktur. Kesiapan warga mengenali risiko, memahami langkah penyelamatan, dan berkoordinasi saat keadaan darurat juga menjadi bagian penting dalam mengurangi dampak bencana.
Fadly mengatakan, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kota Padang terus memperkuat sinergi dalam penanganan dampak banjir yang melanda pada 28 November 2025. Selain pemulihan, upaya mitigasi dilakukan melalui penyiapan infrastruktur pengendalian banjir, antara lain sabo dam dan check dam.
“Kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan dukungan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk penanganan bencana di Kota Padang, dengan sekitar Rp1 triliun dialokasikan untuk percepatan penanganan sungai,” ujar Fadly.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur mitigasi membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal. Dalam hal ini, pengurus LPM diharapkan membantu menyampaikan informasi kepada warga, mengawal proses pembangunan di lingkungan setempat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah harus bekerja bersama-sama dengan seluruh potensi yang ada agar upaya pembangunan dan penanganan bencana dapat berjalan optimal,” katanya.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang Rina Melati menjelaskan, workshop tersebut dirancang untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas pengurus LPM sebagai mitra strategis pemerintah kelurahan.
Menurut Rina, kedekatan pengurus LPM dengan masyarakat menjadi modal penting untuk membangun kesadaran mengenai risiko bencana. Mereka diharapkan mampu menggerakkan warga, menyebarluaskan edukasi mitigasi, dan membantu koordinasi ketika menghadapi potensi keadaan darurat.
“Sebagai mitra strategis pemerintah kelurahan, LPM memiliki peran penting dalam menggerakkan, mengedukasi, dan mengoordinasikan masyarakat terkait mitigasi bencana. Kami berharap pengurus LPM berperan aktif dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menghadapi berbagai potensi bencana di lingkungan masing-masing,” ujar Rina.
Penutupan workshop tersebut turut dihadiri Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang Hendri Zulviton dan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatra Barat Fauzi Bahar.
Melalui penguatan peran LPM di 104 kelurahan, Pemko Padang mendorong agar kesiapsiagaan tidak berhenti pada pelatihan, tetapi diterapkan dalam kegiatan masyarakat sehari-hari. Kolaborasi antara pemerintah dan warga diharapkan memperkuat mitigasi sekaligus mendukung upaya pemulihan dan pengurangan risiko bencana di Kota Padang.
(Mul)
~ 📤 by Ju
