Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I melakukan berbagai pekerjaan untuk memulihkan kondisi infrastruktur sumber daya airdi Pidie Jaya. (foto: Humas Kemen PU)
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan dampak banjir di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, melalui pekerjaan tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi (rehab rekon). Hingga 2 November 2026, sejumlah pekerjaan darurat telah rampung, sementara pembangunan infrastruktur permanen terus dilakukan untuk memulihkan fungsi sungai, mengurangi risiko banjir, serta mendukung layanan irigasi dan air baku masyarakat.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan, penanganan bencana hidrometeorologi dilakukan melalui langkah tanggap darurat sekaligus penyiapan penanganan jangka panjang guna mengurangi risiko banjir berulang.
"Aceh sebenarnya hampir tidak pernah kering dan selalu hujan, sehingga tim kita selalu siaga dan sudah melakukan persiapan khususnya di beberapa wilayah yang penah bencana,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, seperti dilansir pada Kamis (5/11/2026).
Pada tahap tanggap darurat, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra I telah menyelesaikan normalisasi sungai sepanjang 1.000 meter di Dayah Husen, pembangunan tanggul darurat sepanjang 100 meter, pemasangan bronjong sepanjang 152 meter di Seunong, serta normalisasi dan pembangunan tanggul sepanjang 500 meter di Blang Awee.
Penanganan darurat juga mencakup pemulihan jaringan irigasi dan sejumlah infrastruktur sumber daya air lainnya. Sementara itu, pengerukan muara Krueng Meureudu sepanjang 500 meter masih berlangsung untuk memperlancar aliran air menuju laut.
Dalam program rehab rekon, Kementerian PU menangani pengendalian banjir di Krueng Meureudu dan Krueng Ulim melalui Paket Satu dan Paket Dua. Pekerjaan lainnya meliputi pengerukan muara Krueng Meureudu dan Krueng Beuracan, serta pembangunan jetty dan pengerukan muara Krueng Panteraja.
Penanganan muara Krueng Meureudu dan Krueng Beuracan masing-masing memiliki outcome seluas 5 hektare. Progres pekerjaan di kedua lokasi tersebut mencapai 43,38 persen dan 29,50 persen.
Kepala BWS Sumatra I Asyari menyampaikan, sesuai arahan Menteri PU dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air, pihaknya akan terus meningkatkan kesiapsiagaan serta merespons cepat setiap kejadian banjir dan tanah longsor di seluruh kabupaten/kota di Aceh.
"Selain penanganan darurat, langkah selanjutnya difokuskan pada percepatan penanganan permanen melalui pembangunan sabodam, perkuatan tebing sungai, serta normalisasi sungai dan muara. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengurangi risiko bencana, meningkatkan perlindungan masyarakat, serta mewujudkan infrastruktur sumber daya air yang lebih tangguh dan berkelanjutan," ujarnya.
Penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) Meureudu juga direncanakan melalui kombinasi pekerjaan sungai dan pengendalian sedimen. Rencana tersebut mencakup pekerjaan sungai sepanjang total 13.706 meter, terdiri atas 6.731 meter di sisi kiri dan 6.975 meter di sisi kanan, serta pengerukan sedimen sebanyak 871.067 meter kubik.
Selain itu, Kementerian PU merencanakan pembangunan empat sabo dam dengan total kapasitas tampungan mencapai 1,4 juta meter kubik. Infrastruktur tersebut berfungsi menahan material debris, mengendalikan pergerakan sedimen, dan menjaga kestabilan dasar sungai.
Perlindungan tebing menggunakan struktur batu juga menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko limpasan dan gerusan. Seluruh pekerjaan dirancang sebagai penanganan terpadu yang menghubungkan pengendalian aliran sungai, pengelolaan sedimen, hingga penanganan muara.
Di luar pengendalian banjir, program rehab rekon di Pidie Jaya juga mencakup pemulihan jaringan irigasi air tanah (JIAT) serta pembangunan 12 unit sarana air baku dengan total debit 0,024 meter kubik per detik.
Kementerian PU melanjutkan penanganan darurat dan rehab rekon secara bertahap sesuai kondisi lapangan. Perpaduan pemulihan segera dan pembangunan infrastruktur permanen diharapkan dapat memperkuat perlindungan kawasan terdampak, memulihkan layanan sumber daya air, serta mengurangi risiko bencana serupa pada masa mendatang.
