Pemkab Manggarai menandatangani perjanjian Kredit Pinjaman Daerah senilai Rp46 miliar dengan BPD NTT guna mempercepat pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik pascagempa, Selasa (22/9/2026).
Ruteng, InfoPublik – Gempa bumi yang mengguncang wilayah Kabupaten Manggarai tidak hanya merusak sarana fisik, tetapi juga melumpuhkan akses krusial masyarakat terhadap fasilitas pelayanan publik dan aktivitas ekonomi harian.
Merespons kedaruratan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai mengeksekusi percepatan pemulihan menyeluruh yang tidak terbatas pada rehabilitasi bangunan, melainkan juga pemulihan urat nadi perekonomian daerah.
Komitmen percepatan ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian Kredit Pinjaman Daerah senilai Rp46 miliar antara Pemkab Manggarai dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, di Spring Hill, Ruteng, Selasa (22/9/2026).
Bupati Herybertus menegaskan, daerah-daerah terdampak bencana harus mendapatkan intervensi prioritas.
Pemerintah daerah dituntut untuk bergerak lebih cepat dan progresif, guna mengimbangi daya juang masyarakat yang telah mulai menata kembali kehidupannya dari puing-puing pascagempa.
“Masyarakat kita saat ini sudah mulai bergerak maju. Karena masyarakat bergerak, pemerintah tentu harus bergerak jauh lebih cepat. Keterbukaan warga dalam menyampaikan kendala riil di lapangan sangat membantu kami dalam memetakan prioritas, apa yang harus segera dikerjakan dan diperbaiki,” ujar Bupati dua periode tersebut.
Salah satu fokus utama pemulihan yang disoroti secara khusus oleh Bupati adalah normalisasi layanan perbankan.
Kelumpuhan fasilitas keuangan sangat menyulitkan warga untuk mengakses uang tunai yang sangat krusial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memutar kembali roda usaha.
Bupati mendesak agar layanan perbankan tidak sebatas menyediakan operasional mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
Jajaran perbankan diminta segera mencari ruang sementara agar layanan transaksi finansial dapat berjalan utuh.
“Jangan sampai masyarakat mengalami kesulitan tambahan hanya karena layanan perbankan belum berjalan normal. Jangan sampai warga melihat ada ATM, tapi saat butuh layanan lain tetap harus mencari ke tempat jauh. Layanan ini harus dibuka kembali secepat mungkin agar ekonomi kembali berputar,” tegas Herybertus.
Di sisi lain, percepatan rehabilitasi daerah pascabencana mutlak membutuhkan dukungan pembiayaan yang terukur.
Merespons hal tersebut, Direktur Utama Bank BPD NTT, Charlie Paulus, menilai, pembiayaan untuk pembangunan proyek daerah idealnya disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan proyek tersebut dalam menghasilkan pendapatan (revenue center).
Charlie mencontohkan, proyek strategis berdampak publik seperti pembangunan pasar daerah atau rumah sakit memiliki potensi ekonomi untuk membiayai dirinya sendiri.
Proyek-proyek padat modal semacam ini membutuhkan ruang tenor pinjaman yang proporsional.
“Dalam dunia perbankan, pembiayaan idealnya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter proyek. Jika masa cicilan atau tenor hanya dipatok mengikuti sisa masa jabatan kepala daerah, ruang pembiayaan pemerintah daerah menjadi sangat terbatas. Tentu pendekatannya akan berbeda jika dibandingkan dengan proyek infrastruktur dasar seperti jalan raya yang tidak memberikan return langsung,” urai Charlie.
Melalui injeksi dana pinjaman daerah dan kolaborasi erat bersama sektor perbankan, Pemkab Manggarai optimistis proses rehabilitasi dapat berjalan secara simultan.
Langkah strategis ini diharapkan mampu memastikan fondasi ekonomi masyarakat Manggarai kembali kokoh dan berdaya tahan pascabencana. (MC Kab. Manggarai / Paulus Jeramun)
