Jakarta, InfoPublik - Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) terus mempercepat pemulihan infrastruktur pascagempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memastikan konektivitas, layanan sumber daya air, serta sarana dan prasarana dasar masyarakat kembali berfungsi.

Hingga 5 Oktober 2026, sebanyak 1.024 infrastruktur terdampak telah ditangani di delapan kabupaten/kota. Pemulihan jaringan jalan dan jembatan serta infrastruktur sumber daya air telah mencapai 100 persen, sementara penanganan layanan dasar dan prasarana strategis lainnya masih terus dilanjutkan.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan, penanganan infrastruktur yang terdampak gempa di Pulau Flores harus dilakukan secara cepat, tepat, dan menerapkan prinsip build back better, yakni membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik, aman, dan tahan terhadap risiko bencana.

“Bangunannya harus kita perkuat karena bagaimanapun ini adalah daerah gempa. Jadi bangunannya harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi alamnya,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Di sektor konektivitas, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah memastikan 20 ruas jalan terdampak tetap fungsional. Kerusakan pada ruas-ruas tersebut mencakup 89 titik longsor dan lima patahan.

Selain itu, 14 jembatan terdampak telah difungsikan kembali, termasuk sejumlah duiker yang berada pada jaringan jalan terdampak. Secara keseluruhan, penanganan jaringan jalan dan jembatan telah mencapai 100 persen.

Pemulihan juga dilakukan pada infrastruktur sumber daya air untuk memastikan fungsi layanan tetap berjalan. Sebanyak dua bendung, satu bendungan, 15 daerah irigasi, dan 15 sumur air baku telah diverifikasi fungsinya.

Selain itu, dua embung, empat pengaman pantai, dan dua infrastruktur sungai turut masuk dalam penanganan dan verifikasi. Secara keseluruhan, penanganan sektor sumber daya air telah mencapai 100 persen.

Pada sektor Cipta Karya, penanganan diarahkan untuk menjaga keberlanjutan layanan dasar masyarakat. Sebanyak 93 SPAM terdampak telah teridentifikasi, dengan 64 di antaranya telah diverifikasi.

Dari 129 bangunan gedung terdampak, sebanyak 86 telah diverifikasi. Sementara itu, dari 10 prasarana sanitasi yang terdampak, enam telah diverifikasi. Penanganan terhadap sembilan kawasan strategis telah mencapai 100 persen.

Dalam kondisi darurat, Kementerian PU juga terus mendistribusikan sarana dan prasarana untuk mendukung kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak. Dari total 131 unit sarana dan prasarana tanggap darurat, sebanyak 88 unit telah didistribusikan.

Bantuan tersebut terdiri atas 15 mobil tangki air, dua mobil vakum tinja, 46 hidran umum, dua toilet portabel, 18 velbed, satu biority, tiga tenda, dan satu dump truck.

Sementara itu, pada sektor prasarana strategis, sebanyak 651 infrastruktur telah teridentifikasi, dengan 644 di antaranya telah diverifikasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 146 telah melalui proses pembersihan dan 59 lainnya telah mendapat penanganan untuk kerusakan ringan.

Infrastruktur yang terdampak mencakup 300 fasilitas peribadatan, 112 fasilitas pendidikan, dan 238 fasilitas kesehatan. Tingkat kerusakan telah diidentifikasi mulai dari rusak ringan, sedang hingga berat sebagai dasar untuk menentukan penanganan selanjutnya.

Pemulihan infrastruktur tersebut dilakukan untuk mempercepat kembalinya aktivitas masyarakat secara bertahap dengan tetap memperhatikan tingkat kerusakan, keberlanjutan fungsi layanan, serta kebutuhan membangun infrastruktur yang lebih aman dan tangguh terhadap risiko bencana.

Upaya tersebut sejalan dengan Visi PU 608 yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai instrumen untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.