Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana alam dari Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video pada Senin (7/9/2026). Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Jakarta, InfoPublik — Presiden Prabowo Subianto meminta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla) diperkuat, termasuk mengusut korporasi yang diduga sengaja melakukan pembakaran untuk kepentingan pembukaan lahan.
Presiden bahkan membuka kemungkinan pencabutan izin hingga hak guna usaha (HGU) terhadap korporasi yang terbukti terlibat.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana alam dari Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video, Senin (7/9/2026).
Prabowo meminta aparat memastikan apakah pembakaran dilakukan masyarakat secara perseorangan atau melibatkan korporasi. Ia juga meminta identitas perusahaan yang sedang diproses maupun didalami segera dilaporkan kepadanya.
“Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi tolong diselidiki terus dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya yang 8 maupun yang 18,” ujar Presiden.
Temuan tersebut, menurut Prabowo, harus ditindaklanjuti bersama kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
“Nanti akan saya minta mungkin Menteri Kehutanan, ATR, dan juga Satgas PKH untuk menilai, kalau perlu kita segera cabut semuanya itu, semua izin-izinnya kita cabut, HGU-nya dan sebagainya. Ini sudah kelewatan dan juga saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa,” imbuh Prabowo.
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, melaporkan adanya indikasi pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara sengaja.
Bahkan, berdasarkan temuan di Jambi, terdapat pelaku yang diduga menerima imbalan untuk melakukan pembakaran.
“Memang ada upaya-upaya kesengajaan dengan cara membakar, kami menangkap itu di Jambi, ada pelaku pembakaran hutan dan memang disuruh dengan uang,” ujar Suharyanto.
Sementara itu, Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, melaporkan sebanyak 200 laporan polisi terkait karhutla sedang diproses. Dari jumlah tersebut, aparat telah menetapkan dan mengamankan 138 tersangka.
Selain kasus yang melibatkan perseorangan, delapan korporasi sedang menjalani proses hukum. Kepolisian juga mendalami keterlibatan 18 perusahaan lainnya.
Selain itu, terdapat 42 perusahaan yang telah dikenai sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin. Kepolisian masih mendalami kemungkinan adanya unsur pidana dalam aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut.
“Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi, pembekuan, atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses. Jadi angka ini akan terus bergerak, bertambah, disesuaikan dengan tim yang saat ini terus bergerak di lapangan,” ujar Listyo Sigit.
Penegakan hukum terhadap karhutla tersebut akan terus berjalan seiring penyelidikan di lapangan. Pemerintah juga akan menelusuri pihak yang memerintahkan pembakaran maupun kepemilikan korporasi yang diduga terlibat.
Langkah itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pencegahan karhutla sekaligus memberikan efek jera kepada pihak yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.
