Jakarta, InfoPublik - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arrmanatha Nasir menegaskan, Pemerintah Indonesia menempatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai prioritas nasional demi melindungi masyarakat serta meminimalkan dampak kabut asap ke negara tetangga, termasuk Singapura.
Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI Arrmanatha Nasir, dalam pernyataan pers bersama usai menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Langkah tegas tersebut diambil karena dampak langsung karhutla dirasakan pertama kali oleh masyarakat lokal di daerah terdampak.
"Korban-korban terawal karhutla adalah para petani, keluarga, dan anak-anak di Sumatra dan Kalimantan yang terpapar asapnya. Karena itulah Presiden Prabowo menjadikan upaya penanganan karhutla sebagai prioritas nasional. Dan saya telah menegaskan hal ini kepada Menlu Vivian," ujar Arrmanatha.
Pemerintah mengombinasikan berbagai teknologi pemadaman dan mitigasi bencana. “Dari water bombing, penggunaan es kering, modifikasi cuaca, kami manfaatkan semua teknologi yang ada untuk menanggulangi kebakaran hutan,” tutur Arrmanatha.
Sebagai bentuk komitmen nyata di lapangan, Indonesia mengerahkan 71 ribu personel darat serta lebih dari 50 unit armada udara di provinsi-provinsi prioritas.
Upaya skala besar itu dilakukan untuk memastikan titik api dapat dikendalikan dan dampak kabut asap yang mencapai Singapura dapat ditekan secara signifikan.
Mengenai perhatian dan dukungan dari negara tetangga, Indonesia menyampaikan apresiasi atas iktikad baik tersebut. Namun, pemanfaatan bantuan internasional akan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak di lapangan berdasarkan evaluasi otoritas berwenang. “Kami memahami kekhawatiran negara-negara tetangga serta mengapresiasi tawaran bantuan yang mereka berikan,” katanya.
Berdasarkan pemutakhiran data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Minggu (25/10), luas lahan yang masih dalam penanganan karhutla tercatat sebesar 3.392 hektare di Pulau Kalimantan dan sekitar 990 hektare di Pulau Sumatra.
Guna memaksimalkan penanganan darurat per 26 Oktober 2026, pemerintah menyiagakan 57.050 personel satgas penyiraman darat di enam provinsi prioritas dengan dukungan 61 unit armada udara, yang mencakup 24 unit pesawat patroli, CASA, dan OMC, serta 37 unit helikopter water bombing.