Kaposkowil Satgas Penanganan, Pengungsi, dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, mengapresiasi capaian realisasi anggaran program Kementerian Pertanian (Kementan) di Aceh yang telah menembus lebih dari 50 persen hingga akhir Agustus 2026. (Foto: Dok.Satgas PRR)
Jakarta, InfoPublik — Sektor irigasi mencatat capaian tertinggi dalam program pemulihan pascabencana dari Kementerian Pertanian (Kementan) di Aceh. Dari pagu Rp147,47 miliar, realisasi anggaran sudah Rp110,68 miliar atau 75,1 persen.
Jaringan irigasi tersier di 13 kabupaten/kota hampir rampung dengan realisasi 96 persen, sementara irigasi perpipaan di 13 kabupaten/kota mencapai 88 persen.
Kaposkowil Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, menegaskan capaian itu patut diapresiasi namun harus segera dipercepat. “Realisasi di atas 50 persen hingga akhir Agustus menunjukkan kerja keras semua pihak. Tetapi waktu yang tersisa di tahun 2026 sangat terbatas, sehingga percepatan mutlak diperlukan agar target bisa tercapai,” ujar Safrizal melalui keterangan resmi, Rabu (26/8/2026).
Secara keseluruhan, program Kementan di Aceh dengan total pagu Rp515,22 miliar telah terealisasi Rp272,37 miliar atau 52,9 persen.
Optimasi lahan (Opla) untuk sawah rusak ringan mencatat realisasi Rp91 miliar atau 58,46 persen di 16 kabupaten/kota, melibatkan perguruan tinggi seperti USK, Unimal, dan Unsam.
Rehabilitasi lahan sawah rusak sedang dengan anggaran Rp200,42 miliar baru terealisasi Rp64,34 miliar atau 32 persen. Kegiatan ini melibatkan kelompok tani dan TNI di Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Pidie Jaya.
Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di 13 kabupaten/kota mencatat realisasi Rp6,34 miliar dari pagu Rp11,66 miliar atau 54 persen. Pengerjaan fisik dilakukan di Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Timur, Pidie Jaya, Abdya, Simeulue, Aceh Tamiang, Aceh Barat, dan Aceh Jaya.
Safrizal ZA kembali menekankan pentingnya percepatan. “Kami berharap perguruan tinggi, kelompok tani, TNI, dan pemerintah daerah terus bersinergi. Dengan kolaborasi lintas sektor, manfaat program ini akan segera dirasakan petani dan memperkuat ketahanan pangan Aceh,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam kerja rehabilitasi dan rekonstruksi. “Ini penting, bukan hanya sebagai kewajiban memenuhi keterbukaan informasi publik, tapi dengan transparansi semua pihak bisa ambil bagian dalam kerja percepatan rehab rekon,” pungkas Safrizal.
_thumb.jpeg)
