Pemkab Aceh Barat Optimalkan TKD Rp7,3 Miliar Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana
Meulaboh, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengoptimalkan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp7,3 miliar untuk mempercepat penanganan sejumlah infrastruktur mendesak di Kecamatan Pante Ceureumen sebelum memasuki puncak musim hujan.
Dana tersebut diarahkan untuk pembangunan tanggul bronjong, perbaikan Jembatan Gantung Sanggai–Jambak, serta pembangunan kembali Kantor Desa Jambak. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat perlindungan wilayah dan memulihkan pelayanan masyarakat pascabencana.
Sekitar Rp6 miliar dialokasikan untuk pembangunan tanggul bronjong pada lima titik yang kini memasuki tahap tender. Penanganan tersebut melanjutkan pekerjaan pada empat dari total 15 titik kritis bantaran sungai yang sebelumnya telah diselesaikan Balai Wilayah Sungai (BWS) Aceh dengan nilai pekerjaan sekitar Rp12 miliar.
Dengan empat titik yang telah ditangani BWS Aceh dan lima titik yang akan dibiayai melalui TKD, masih terdapat enam titik kritis yang belum memperoleh kepastian pembiayaan. Titik-titik tersebut perlu segera dipetakan berdasarkan tingkat kerawanan agar perlindungan bantaran sungai dapat tersambung dan tidak menyisakan celah yang berpotensi menjadi jalur luapan air.
Pengamanan bantaran sungai menjadi semakin mendesak karena SD Negeri Alue Lhok dan SMP Negeri 3 Pante Ceureumen berada di zona rawan akibat pengikisan tebing. Bencana sebelumnya menyebabkan tiga ruang kelas rusak berat. Selain itu, dua rumah dinas guru, ruang guru, perpustakaan, serta fasilitas mandi, cuci, kakus turut hanyut.
Lahan untuk relokasi sekolah telah tersedia melalui hibah masyarakat sehingga pembangunan dapat segera ditindaklanjuti. Rencana pembangunan sekolah relokasi juga berpotensi memperoleh dukungan sekitar Rp1,5 miliar dari Ekspedisi Kita Bisa.
Pemerintah daerah perlu menyinkronkan rencana anggaran biaya pembangunan sekolah dengan dukungan tersebut agar pemanfaatan TKD dapat diarahkan untuk kebutuhan lain yang belum terbiayai sekaligus menghindari duplikasi anggaran.
Di sisi lain, Pemkab Aceh Barat menyiapkan sekitar Rp1 miliar untuk memperbaiki Jembatan Gantung Sanggai–Jambak sepanjang kurang lebih 100 meter. Bentang dan lantai jembatan terputus, sementara struktur portal utama masih berdiri.
Sebelum konstruksi dilakukan, desain jembatan perlu diverifikasi kembali agar mampu beradaptasi dengan debit banjir maksimum serta memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat yang menggunakan akses penghubung tersebut.
Sebesar Rp300 juta juga dialokasikan untuk membangun kembali Kantor Desa Jambak di lokasi baru. Lahan pembangunan telah dibersihkan setelah kantor sebelumnya roboh dan sebagian strukturnya hanyut akibat bencana.
Percepatan pembangunan kantor desa diperlukan agar pelayanan administrasi dan pemerintahan kepada masyarakat dapat kembali berlangsung secara layak.
Selain infrastruktur dasar, pemulihan sektor pertanian menjadi tantangan penting dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Sekitar 46 hektare sawah mengalami kerusakan berat dan tertimbun endapan pasir.
Pemulihan lahan tersebut tidak cukup hanya dengan mengangkat sedimen. Permukaan sawah kini berada lebih tinggi daripada sumber air dan saluran irigasi sehingga air tidak dapat dialirkan secara gravitasi.
Kondisi tersebut berpotensi mengancam keberlanjutan penghidupan petani apabila tidak segera ditangani melalui rekayasa sistem pengairan.
“Tantangan terberat saat ini berada pada pemulihan sektor ketahanan pangan. Lahan sawah seluas 46 hektare membutuhkan solusi mekanis atau sistem irigasi baru akibat perubahan kontur pascabencana,” tulis Laksma TNI Nouldy Tangka, Koordinator Wilayah Aceh I Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra dalam laporan kegiatannya, Senin (17/8/2026).
Satgas PRR merekomendasikan koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengkaji penyediaan sumur bor, pompa air, atau alat berat guna mendukung pemulihan lahan pertanian. Sementara untuk penanganan enam titik tanggul yang masih tersisa, Satgas PRR merekomendasikan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui BWS Aceh.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan infrastruktur sekaligus memperkuat ketahanan wilayah Aceh Barat menghadapi ancaman banjir pada musim hujan.
