Laporan BMKG ke Presiden: Peringatan Tsunami Gempa Flores Terbit dalam 2 Menit 16 Detik

Jakarta, InfoPublik – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan sistem peringatan dini tsunami bekerja dalam waktu 2 menit 16 detik setelah gempa bumi yang berdampak di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam laporan penanganan dan mitigasi bencana gempa bumi, Rabu (26/8/2026).

Menurutnya, informasi mengenai potensi tsunami harus disampaikan kurang dari tiga menit setelah gempa terjadi agar masyarakat memiliki waktu untuk melakukan tindakan penyelamatan. “Ketika terjadi gempa, maka kurang dari 3 menit kita harus menginformasikan dan menyampaikan potensi tsunami akan terjadi di mana. Jadi tepat 2 menit 16 detik, BMKG mengumumkan ke semua kanal, semua media, sehingga masyarakat dapat mengambil tindakan penyelamatan sebelum tsunami terjadi,” ucap Teuku.

BMKG juga melaporkan tsunami terjadi di sejumlah wilayah di bagian utara Pulau Flores dengan ketinggian hingga 2,5 meter.

Teuku mengatakan kecepatan penyampaian peringatan dini menjadi salah satu faktor yang dinilai membantu masyarakat merespons ancaman tsunami lebih cepat.

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan gempa besar yang terjadi pada 1992, ketika dampak tsunami menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar.  “Ini merupakan hal yang baik dibanding dengan kejadian yang sama tahun 1992, 7,8 magnitude, kedalaman 32 kilometer, itu korbannya sampai 2.000 orang, khususnya karena tsunami,” katanya.

Menurut Teuku, kemampuan sistem peringatan dini saat ini didukung sekitar 2.000 alat operasional utama berupa sensor kegempaan, dengan 175 sensor berada di NTT.  “Nah jadi karena kita sekarang memiliki 2.000 aloptama (alat operasional utama) sensor terkait kegempaan, di mana 175 ada di provinsi ini, itu membuat kita dapat memberikan warning yang baik pada masyarakat,” ujarnya.

Selain penguatan sistem peringatan dini, BMKG bersama pemerintah daerah juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kondisi kegempaan dan potensi gempa susulan.

Langkah tersebut dilakukan karena sebagian masyarakat masih merasa khawatir untuk kembali ke rumah setelah gempa.  “Masyarakat khawatir sekali sampai staf BMKG ditahan di posko-posko agar mereka merasa nyaman, tenang, takut ada gempa susulan dan sebagainya. Nah sekarang sudah mulai kembali ke rumah, rumahnya juga kondisinya satu lantai dan jarang-jarang. Ini kadang mengambil bantuan ke posko, tapi nanti kembali ke rumah jika kerusakannya ringan, tidak membahayakan. Ini kami memberikan pemahaman seperti itu,” jelasnya.

BMKG terus mendorong masyarakat mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan gempa dan potensi tsunami serta memperhatikan kondisi bangunan sebelum kembali menempati rumah yang terdampak.  (BPMI Setpres)