Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026.
Banda Aceh, InfoPublik – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Penetapan ini disertai instruksi kepada seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kesiapan personel, peralatan, dan koordinasi lintas instansi dalam mengantisipasi potensi bencana.
Kebijakan tersebut merupakan langkah antisipasi Pemerintah Aceh menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, menyusul perkembangan kondisi cuaca dan prediksi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan.
Penetapan status siaga darurat itu mempertimbangkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatra.
Selain itu, kebijakan tersebut mengacu pada surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026 tanggal 10 November 2026 tentang Analisis dan Prediksi Curah Hujan Bulanan.
Melalui penetapan tersebut, Gubernur menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana.
Salah satu instruksi utama adalah melakukan pemantauan kondisi seluruh kabupaten/kota selama 24 jam. Setiap kejadian bencana di wilayah masing-masing juga harus segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti.
Koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana, kementerian/lembaga, dan seluruh pihak terkait juga diminta terus diperkuat untuk memastikan penanganan bencana berlangsung cepat dan terkoordinasi.
Selain pemantauan dan koordinasi, seluruh SKPA diminta menyiagakan personel agar dapat segera dikerahkan apabila terjadi bencana. Kesiapan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam mendukung penanganan di lapangan, terutama di wilayah yang berpotensi terdampak.
Secara khusus, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan diminta menyiagakan peralatan dan segera memobilisasikannya ke lokasi bencana apabila diperlukan.
Melalui status siaga darurat tersebut, Pemerintah Aceh mengharapkan seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan serta memastikan kesiapan personel dan peralatan selama masa siaga berlangsung.
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko keterlambatan penanganan ketika bencana terjadi, sehingga masyarakat di wilayah berpotensi terdampak dapat memperoleh respons penanganan secara cepat dan terkoordinasi.
