Pemko Padang Percepat Pemulihan Pascabencana dengan Dukungan TKD Rp371,85 Miliar
Padang, InfoPublik – Pemerintah Kota Padang terus mempercepat pemulihan pascabencana banjir yang melanda pada akhir 2025 dengan memprioritaskan pembangunan hunian tetap (Huntap), rehabilitasi infrastruktur, serta penataan kawasan terdampak. Upaya tersebut diperkuat melalui dukungan Tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp371,85 miliar dari pemerintah pusat.
Komitmen percepatan pemulihan itu menjadi fokus dalam Rapat Monitoring dan Kunjungan Lapangan Penggunaan Tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Pascabencana yang digelar di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (20/7/2026).
Rapat dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Sekretaris Daerah Raju Minropa, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan.
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa pemanfaatan tambahan TKD tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi diarahkan untuk memastikan percepatan pembangunan fisik, terutama hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.
"Kami menyampaikan secara detail tahapan pemulihan yang harus dikawal bersama. Fokus utama kami adalah percepatan pembangunan hunian tetap. Program ini memiliki arti penting, bukan hanya bagi warga terdampak, tetapi juga untuk mendukung penataan kawasan yang lebih aman dan berkelanjutan. Kami berharap pemerintah pusat terus memberikan perhatian terhadap program ini melalui dukungan TKD," ujarnya.
Menurut Fadly, banjir besar yang melanda Kota Padang pada akhir 2025 mengakibatkan kerusakan permukiman, pendangkalan sungai, terganggunya jaringan irigasi, serta berdampak pada sektor pertanian. Karena itu, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi prioritas pemerintah daerah agar aktivitas masyarakat dapat segera pulih.
Senada dengan itu, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan dukungan pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana hidrometeorologi.
"Daerah kita memiliki tingkat kerawanan hidrometeorologi yang cukup tinggi. Dampak banjir pada akhir tahun lalu sangat signifikan sehingga dukungan pendanaan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi," katanya.
Kinerja Pemerintah Kota Padang dalam penanganan pascabencana mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga menyebut Padang sebagai salah satu daerah yang menunjukkan percepatan pemulihan terbaik setelah bencana.
"Kami mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kota Padang dalam memulihkan kondisi daerah pascabencana. Kota Padang juga memikul target pembangunan hunian tetap yang cukup besar di Sumatra Barat, yakni mencapai 425 unit, dan menunjukkan progres yang sangat baik," ungkap Kastorius.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan memastikan dukungan pendanaan pemerintah pusat telah memiliki dasar regulasi yang kuat.
"Kami mengapresiasi karena penggunaan tambahan TKD telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota dengan nilai Rp371,85 miliar. Dukungan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana," jelas Horas.
Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa berharap dukungan pendanaan tersebut dapat terus berlanjut agar seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diselesaikan secara menyeluruh.
"Kami berharap dukungan TKD dapat terus berlanjut. Jika tidak memungkinkan untuk ditingkatkan, setidaknya dapat dipertahankan sehingga seluruh program pemulihan dan pembenahan infrastruktur pascabencana di Kota Padang dapat dituntaskan," katanya.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Kota Padang optimistis percepatan pembangunan hunian tetap, pemulihan infrastruktur, serta penataan kawasan terdampak dapat berjalan sesuai target. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan Kota Padang dalam menghadapi bencana sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.
(Zulrifky / Lakti / Charlie)
