Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh Safrizal ZA bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menggelar rapat komando teknis di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Kamis (30/1/2025). (Foto: Istimewa)
Jakarta, InfoPublik - Usai mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah titik di Kabupaten Aceh Tamiang, Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh Safrizal ZA bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menggelar rapat komando teknis di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Kamis (30/1/2025).
Rapat tersebut diikuti Bupati Aceh Tamiang, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Camat Tamiang Hulu, jajaran BNPB, serta Yonzipur 10/JP/2 Kostrad. Sejumlah hal dibahas, terutama percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk terobosan validasi data agar tidak menjadi hambatan pembangunan hunian sementara (huntara). “Data yang sudah diinventarisasi, proses validasinya langsung dikomparasikan dengan data riil di lapangan. Jangan saling tunggu-menunggu. Jelang Ramadan, semua huntara sudah terbangun sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di tenda-tenda pengungsian,” ujar Suharyanto.
Sementara itu, Safrizal ZA menekankan pentingnya langkah percepatan yang segera diambil di wilayah terdampak Provinsi Aceh.
Menurutnya, percepatan tersebut tidak hanya untuk menangani hunian warga yang sudah tidak layak ditempati, tetapi juga penting dari sisi psikologis masyarakat yang mulai berada pada titik jenuh apabila harus menunggu lebih lama. “Terobosan-terobosan harus segera dikerjakan Satgas sampai ke level bawah. Pembangunan huntara bisa dilakukan secara in situ di lahan sendiri maupun relokasi secara kolektif. Libatkan kekuatan swasta dan pekerja lokal agar mobilisasinya lebih mudah,” kata dia.
Dalam forum tersebut juga terungkap masih adanya titik pengungsian di Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Hulu, yang belum masuk dalam data penerima huntara. “Bersama Kepala BNPB yang juga Wakil Satgas Nasional PRR, kami instruksikan penambahan 111 unit huntara di Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Kuala, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita untuk tidak melewatkan seorang pun, no one left behind,” sambung Safrizal.
Melalui kerja cepat dan kerja tepat, diharapkan progres pembangunan huntara dapat berjalan signifikan sehingga sebelum bulan suci Ramadan, seluruh pengungsi sudah menempati huntara.
Di sisi lain, pembersihan dan reaktivasi kantor-kantor pemerintahan terus dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang. “Para praja dari IPDN terus bekerja keras membantu pemerintah daerah dalam proses pembersihan bersama para taruna Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus)," jelas Safrizal.
Penanganan lumpur pascabanjir ini juga perlu dipikirkan, misalnya dengan menaburkan bibit rumput agar dapat meminimalkan debu yang berpotensi mengganggu pernapasan masyarakat.
Camat Tamiang Kuala, M. Ilham, melaporkan terdapat 111 kepala keluarga (KK) di Desa Rongoh yang belum terdata. Sebanyak 53 KK masih tinggal di tenda pengungsian di area perkebunan kelapa sawit, sementara 58 KK lainnya menumpang di rumah sanak saudara.
