Hasil Evaluasi SAKIP 2024, Nilai Pemerintah Daerah Meningkat dalam 10 Tahun Terakhir

: Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat memberikan arahannya di acara Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Jakarta pada Rabu (2/10/2024)/Foto : Humas PANRB


Oleh Farizzy Adhy Rachman, Rabu, 2 Oktober 2024 | 19:15 WIB - Redaktur: Untung S - 320


Jakarta, InfoPublik – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyerahkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024 kepada sejumlah instansi pemerintah. Evaluasi tersebut menunjukkan peningkatan nilai SAKIP baik di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota selama 10 tahun terakhir.

Dalam sambutannya, Anas menegaskan bahwa peningkatan nilai ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang lebih transparan dan berorientasi hasil. "Capaian SAKIP dalam 10 tahun terakhir, dari 2014 hingga 2023, menunjukkan tren yang sangat positif. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan akuntabilitas kinerja menjadi bukti pergerakan ini," ujar Anas dalam arahannya di acara Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Jakarta pada Rabu (2/10/2024).

Dilansir dari keterangan pers yang diterima InfoPublik, selama enam tahun berturut-turut sejak 2018, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil mempertahankan predikat AA, predikat tertinggi dalam evaluasi SAKIP. Selain Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Kota Surabaya juga meraih predikat AA untuk tahun ini.

Evaluasi SAKIP tahun 2024 dilakukan terhadap 36 pemerintah provinsi dan 505 pemerintah kabupaten/kota. Selain tiga daerah yang meraih predikat AA, Pemerintah Kabupaten Tuban dan Pemerintah Kota Blitar berhasil memperoleh predikat A. Sebanyak 16 pemerintah daerah mendapatkan nilai BB, dan 39 daerah lainnya meraih predikat B. Sisanya, masih berada di bawah predikat B.

Rata-Rata Nilai SAKIP Meningkat

Rata-rata nilai SAKIP untuk pemerintah kabupaten/kota tahun 2024 mencapai 64,23, meningkat 0,18 poin dari tahun 2023. Namun, nilai rata-rata untuk pemerintah provinsi sedikit turun menjadi 70,75, mengalami penurunan 1,42 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh penambahan dua provinsi baru yang masuk dalam evaluasi.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PANRB Anas menekankan pentingnya implementasi SAKIP dalam memastikan anggaran dan perencanaan pemerintah berjalan selaras. "SAKIP membantu mendorong pencapaian pembangunan melalui perencanaan, anggaran, dan kinerja yang terukur dan tepat sasaran," jelasnya.

Selama lima tahun terakhir, SAKIP terbukti berkontribusi terhadap percepatan agenda pembangunan nasional, termasuk dalam pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah yang meraih predikat AA dan A menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dari rata-rata nasional, serta berhasil menurunkan angka pengangguran. "Rata-rata pemerintah daerah dengan nilai SAKIP AA dan A memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih tinggi dari rata-rata nasional," tambah Anas.

Selain itu, Anas juga menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan predikat SAKIP-nya. Ia berharap capaian ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang. Dengan berbagai pencapaian melalui SAKIP, Menteri Anas berharap pemerintah daerah dapat terus beradaptasi dan meningkatkan kinerjanya di tengah dinamika serta ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi. Berikut ini daftar Predikat SAKIP 2024 Pemerintah Daerah :

Predikat AA:
1. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
3. Pemerintah Kota Surabaya

Predikat A:
1. Pemerintah Kabupaten Tuban
2. Pemerintah Kota Blitar

Predikat BB:
1. Pemerintah Kota Palembang
2. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
3. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
4. Pemerintah Kabupaten Tapin
5. Pemerintah Kabupaten Majalengka
6. Pemerintah Kabupaten Sorong
7. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
8. Pemerintah Kabupaten Lumajang
9. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
10. Pemerintah Kabupaten Gowa
11. Pemerintah Kabupaten Sumenep
12. Pemerintah Kabupaten Bengkalis
13. Pemerintah Kabupaten Malinau
14. Pemerintah Kabupaten Nganjuk
15. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
16. Pemerintah Kota Bontang

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Dian Thenniarti
  • Sabtu, 5 Oktober 2024 | 00:59 WIB
IMO Sahkan Penetapan Nusa Penida dan Gili Matra sebagai PSSA
  • Oleh Dian Thenniarti
  • Sabtu, 5 Oktober 2024 | 00:57 WIB
KAI Catatkan Kinerja Positif Angkutan Barang pada Periode Triwulan 2024
  • Oleh Dian Thenniarti
  • Sabtu, 5 Oktober 2024 | 22:05 WIB
PTP Nonpetikemas Dukung Pembangunan Smelter Grade Alumina di Terminal Kijing
  • Oleh Dian Thenniarti
  • Sabtu, 5 Oktober 2024 | 21:55 WIB
BPTJ Hibahkan Pengelolaan Skybridge Bojonggede ke Pemkab Bogor
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Jumat, 4 Oktober 2024 | 16:00 WIB
Indonesia Percepat Aksesi OECD dengan Peluncuran Portal Digital Koordinasi