Transformasi Digital! Pemkot Malang Sukses Tingkatkan Indeks SPBE ke Level Memuaskan

Malang, InfoPublik – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Pada Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024, Kota Malang meraih predikat "Memuaskan" dengan indeks mencapai 4,24, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024. Keputusan ini diterbitkan pada 31 Desember 2024.

Indeks SPBE Kota Malang terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya:

• Tahun 2022: 2,60 (predikat Baik)
• Tahun 2023: 3,82 (predikat Sangat Baik)
• Tahun 2024: 4,24 (predikat Memuaskan)

Kenaikan 0,42 poin di tahun 2024 menjadikan Kota Malang sebagai salah satu kota dengan indeks SPBE tertinggi di Indonesia. Bahkan, capaian ini melampaui target 140% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Malang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, yaitu 3,02.

Secara nasional, Kota Malang masuk dalam 8 besar terbaik seluruh Indonesia dalam evaluasi SPBE oleh KemenPANRB. Sementara di tingkat Provinsi Jawa Timur, Kota Malang berada di posisi ke-7 dari 38 kabupaten/kota yang dievaluasi.

Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyatakan bahwa capaian ini menegaskan bahwa reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan di Kota Malang terus menunjukkan kinerja yang lebih baik.

"Implementasi SPBE bukan hanya soal digitalisasi, tetapi bagaimana digitalisasi pemerintahan bisa memperkuat reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada masyarakat. Di era yang semakin digital, sistem ini menjadi keharusan karena memudahkan akses layanan publik," ujar Iwan Kurniawan dJumat (3/1/2025).

Keberhasilan peningkatan indeks SPBE ini tidak terlepas dari berbagai inovasi digital dan penguatan tata kelola pemerintahan yang dilakukan Pemkot Malang. Beberapa inovasi utama yang mendukung peningkatan SPBE di Kota Malang meliputi:

1. Aplikasi "Malang Mbois"
• Portal layanan publik terpadu yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan secara digital.
2. Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKTSAM)
• Aplikasi berbasis digital yang mendukung program nasional dalam pengentasan kemiskinan dengan menyajikan data kesejahteraan sosial yang lebih akurat.
3. Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Digital
• Peningkatan regulasi dan kebijakan dalam penerapan SPBE agar lebih efektif dan efisien.
4. Optimalisasi Layanan Publik Berbasis Digital
• Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan administrasi yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Dengan keberhasilan ini, Pemkot Malang tidak hanya membuktikan komitmennya dalam reformasi birokrasi digital, tetapi juga menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.

"Kami terus memperkuat kebijakan, tata kelola, dan layanan digital. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja daerah serta kesejahteraan masyarakat," pungkas Iwan Kurniawan.

(MC Malang/ari/yn)