Wujudkan Bansos Tepat Sasaran, Warga Banyuwangi Sambut Teknologi Baru

Banyuwangi, InfoPublik – Penyaluran bantuan sosial (bansos) selama ini kerap menuai masalah antara lain salah sasaran, tidak merata, dan rawan manipulasi data.

Namun kini, sebuah langkah konkret dilakukan. Pemerintah pusat bersama daerah mulai menguji coba sistem digital penyaluran bansos melalui portal "Perlinsos" di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Portal ini bukan sekadar alat. Ia adalah upaya merombak sistem lama yang selama bertahun-tahun membuat warga miskin justru tersisih.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Nur Chozin, menyatakan dukungannya penuh terhadap penerapan sistem digital ini. “Sepanjang alat digitalisasi ini dijalankan dengan benar, saya yakin bansos akan sampai ke yang benar-benar membutuhkan. Kami dari FKUB sangat mendukung,” kata Nur dalam sosialisasi Portal Perlinsos di Aula Menak Djinggo, Banyuwangi, Rabu (17/9/2025).

Nur Chozin menilai sistem baru ini menerapkan prinsip jemput bola, yang berarti pemerintah turun langsung ke lapangan dan mengecek kondisi penerima bantuan secara real-time. “Harus jemput bola. Bukan model lama yang pasif. Data dicek langsung, pelaksana juga diawasi,” ujarnya.

Ia mencontohkan banyak kasus bantuan subsidi LPG 3 kilogram yang justru dipakai warga mampu. “Itu jelas ambil hak orang miskin,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Yaya Umar, warga Kelurahan Lateng. Ia menyoroti lemahnya sistem verifikasi bansos selama ini. “Banyak warga yang seharusnya tidak berhak, malah menerima bantuan. Sementara yang benar-benar butuh malah kehabisan kuota,” katanya.

Yaya mengisahkan, saat dirinya mengajukan 40 nama, hanya 10 yang disetujui. Ironisnya, dari 10 itu, dua penerima bukan yang diajukan, dan malah tergolong mampu.

Ia berharap sistem ini bisa mengintegrasikan data dari Dukcapil, perbankan, hingga BPJS agar penerima benar-benar terverifikasi dan sesuai indikator kemiskinan. “Jangan lagi ada permainan suka dan tidak suka antara RT, lurah, dan warga. Itu akar masalahnya selama ini,” tegasnya.

Meski dinamika di lapangan masih kompleks, Yaya mengaku puas dengan respons cepat dari Dinas Sosial setempat. Ia optimistis bila program ini dijalankan serius, maka angka kemiskinan di daerah bisa ditekan. “Kebetulan kelurahan saya juga jadi bagian dari proyek ini. Semoga jadi langkah maju untuk semua,” katanya.

Di sisi lain, Asisten Deputi (Asdep) keterpaduan Layanan Digital Nasional Kedeputian Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB, Adi Nugroho,  mengatakan salah satu terobosan terbesar dari sistem baru ini adalah pemanfaatan integrasi data dari berbagai lembaga. Tidak hanya mengandalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sistem ini akan menelusuri informasi dari:

• BPJS Ketenagakerjaan, untuk mengetahui status pekerjaan dan penghasilan.
• BPJS Kesehatan, untuk memantau klaim penyakit kronis atau katastrofik.
• ATR/BPN, untuk mengecek kepemilikan tanah
• Polri, untuk informasi kepemilikan kendaraan bermotor.
• Bank-bank Himbara, guna mengakses jejak transaksi keuangan.
• Kredit.

Dengan sistem ini, setiap individu yang mengajukan bantuan akan diverifikasi melalui kombinasi indikator tersebut. Jika seseorang terdaftar sebagai karyawan BUMD dengan penghasilan tetap namun masih mengajukan bansos, maka data akan segera mengidentifikasinya dan memprioritaskan mereka yang lebih membutuhkan.

Sistem ini bahkan memungkinkan identifikasi situasi mendesak seperti korban bencana yang tiba-tiba jatuh miskin karena kehilangan pekerjaan atau aset. Semua ini akan diproses dalam satu formula kelayakan yang tengah dirumuskan secara kolaboratif oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta sejumlah pakar kemiskinan dan statistik dari lintas kementerian.