Jakarta, InfoPublik - Setelah puluhan tahun berjuang melawan banjir rob yang menggerogoti keseharian, warga pesisir Eretan di Kabupaten Indramayu kini mulai melihat titik terang.
Sebuah rencana penataan kawasan dan relokasi yang komprehensif digagas melalui sinergi Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menawarkan solusi permanen bagi masalah yang telah berakar lama.
Sebagai langkah awal respon cepat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyalurkan Bantuan Tidak Terduga (BTT) kepada warga terdampak di Desa Eretan Wetan, Eretan Kulon, dan Kertawinangun, Kecamatan Kandanghaur, Kamis (18/12/2025).
Bantuan itu secara khusus dialokasikan untuk mendukung proses relokasi rumah-rumah yang terus diterjang rob. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, didampingi Bupati Indramayu Lucky Hakim, secara langsung mendatangi lokasi untuk menyampaikan komitmen tersebut.
Dedi Mulyadi menegaskan, keseriusan pemerintah provinsi dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat yang telah puluhan tahun bertahan di bantaran sungai rawan bencana, dengan target memulai proses relokasi paling lambat Maret 2026.
Komitmen itu diwujudkan dalam sebuah gagasan membangun Kampung Nelayan Eretan sebagai kawasan percontohan relokasi bagi 207 keluarga. Sementara itu, skema hunian vertikal berupa rumah susun disiapkan untuk menampung sekitar 1.000 keluarga lainnya.
Lahan untuk program itu telah disiapkan oleh Pemkab Indramayu, dengan Pemprov Jabar memberikan dukungan pembangunan rumah, agar warga dapat pindah ke kawasan yang lebih aman dan layak.
Penanganan banjir rob di Eretan dirancang secara bertahap dan terintegrasi. Bupati Lucky Hakim mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah menyetujui pembangunan tanggul penahan ombak dengan anggaran sekitar Rp500 miliar.
Selain itu, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum akan melakukan pengerukan sungai dan penguatan tanggul untuk mencegah luapan air. Dari total sekitar 3.000 rumah terdampak, sebanyak 90 unit telah lebih dulu dibangun Kementerian Sosial, dan akan ditambah sekitar 200 unit lagi melalui berbagai skema, termasuk rumah susun.
Rencana relokasi itu juga diperkuat dengan penyediaan ruang terbuka hijau, taman bermain, dan ruang UMKM untuk meningkatkan kualitas hidup warga.
Proses pemindahan akan dilakukan secara bertahap dalam 2-3 tahun, dengan jarak relokasi maksimal dua kilometer dari lokasi awal untuk mempertimbangkan mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan.
Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Dikky Achmad Sidik, mengatakan pola penanganan itu mereplikasi keberhasilan program serupa di Karawang dan Bandung.
Bantuan relokasi sementara diberikan sejumlah Rp10 juta per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan waktu persiapan sekitar dua minggu. Warga juga diberi opsi untuk membangun secara mandiri dengan memanfaatkan material lama.
Di tengah harapan baru tersebut, perasaan campur aduk masih menyelimuti warga seperti Satirah, seorang warga Eretan Wetan.
Meski bersyukur atas bantuan, kekhawatiran akan kepastian waktu dan lokasi relokasi yang tidak jauh dari tempat mencari nafkah sebagai nelayan masih menghantui.
Saat ini, banyak warga masih harus bertahan di rumah yang kerap kebanjiran sambil menunggu proses pemindahan berjalan.
Pemerintah memastikan seluruh proses relokasi dilakukan dengan pendekatan persuasif, dan hingga saat ini tidak ada penolakan dari masyarakat.
Semua pihak berharap kolaborasi itu dapat mengakhiri penderitaan puluhan tahun dan mewujudkan kehidupan yang lebih aman dan layak bagi warga pesisir Eretan.(mc kabupaten Indramayu)
2_thumb.jpg)
_thumb.jpg)
_thumb.jpg)
_thumb.jpg)
