Jakarta, InfoPublik - Di banyak wilayah Indonesia, kemiskinan masih menjadi tantangan seperti yang diturunkan antar generasi.
Anak-anak tumbuh dalam keterbatasan, berjuang mengenyam pendidikan, dan kemudian dewasa tanpa bekal memadai untuk memutus lingkaran yang membelenggu keluarga mereka.
Pola itu tidak hanya terlihat di kota besar atau daerah terpencil, tetapi juga di kawasan yang berkembang pesat, di mana pembangunan fisik kerap lebih cepat ketimbang pembangunan manusianya.
Ketika akses pendidikan tidak merata, peluang mobilitas sosial menciut dan jurang kesenjangan pun semakin melebar.
Kondisi tersebut tampak nyata di Nusa Tenggara Barat (NTB), provinsi yang masih menghadapi tantangan kemiskinan dan banyak rumah tangga di berbagai dusun masih bergantung pada bantuan sosial, sementara akses pendidikan berkualitas belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Gagasan Sekolah Rakyat dari Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka hadir sebagai angin segar. Program ini tidak sekadar proyek pendidikan, tetapi juga membawa dimensi sosial yang lebih luas dengan menyentuh akar persoalan kemiskinan ekstrem.
Sekolah Rakyat menawarkan pola baru melalui fasilitas gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin, terutama di desil satu dan dua.
Selain ruang belajar, peserta didik mendapat asrama, makanan bergizi, pendampingan, dan lingkungan terkontrol yang dirancang untuk memperbaiki kualitas hidup secara menyeluruh. Di NTB, beberapa sekolah rintisan telah berjalan, seperti di Sentra Paramita Gunung Sari, Lenek, Sakra, dan Sumbawa.
Di Paramita misalnya, 100 peserta didik dari keluarga miskin menempati asrama, mendapat pembinaan akademik dan karakter, serta akses gizi harian.
Model itu memberi ruang bagi anak miskin untuk tumbuh tanpa beban biaya dan tekanan ekonomi yang sering menyebabkan putus sekolah.
Namun, kebermanfaatan itu tidak datang tanpa tantangan. Kendala utama adalah ketersediaan lahan.
Kota Mataram, contohnya, kesulitan mencari kawasan seluas 6 hingga 10 hektare sebagai syarat pembangunan sekolah baru. Opsi menggabungkan dengan sekolah eksisting atau memisahkan asrama dan ruang belajar pun sulit diterima, karena konsep Sekolah Rakyat menuntut integrasi terpadu dalam satu kawasan.
Di sisi lain, beberapa kabupaten menunjukkan kesiapan lebih baik. Lombok Barat telah mengoperasikan rintisan sambil menunggu fasilitas permanen di Kuripan. Lombok Timur mengusulkan 152 calon siswa berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diverifikasi. Sementara Kabupaten Bima tidak hanya menyiapkan lahan 7,2 hektare, tetapi juga membentuk pokja dan tim teknis untuk mempercepat pemenuhan persyaratan.
Pembangunan fasilitas permanen juga mulai bergulir. Di Gumantar, Lombok Utara, anggaran Rp250 miliar dialokasikan untuk membangun kawasan pendidikan terpadu dari SD hingga SMA, lengkap dengan asrama, lapangan olahraga, laboratorium, dan fasilitas pendukung. Proyek multiyears ini menjadi pondasi kebijakan jangka panjang sekaligus simbol keseriusan pemerintah menghadirkan pendidikan inklusif.
Kendala lain yang muncul adalah ketersediaan tenaga pendidik dan pendamping berkualitas. Sekolah Rakyat menuntut kombinasi kurikulum reguler, pembinaan karakter, dan vokasi, sehingga tanpa pengajar mumpuni, konsep pendidikan berasrama tidak akan optimal.
Di luar tantangan teknis, dampak sosial program ini mulai terasa. Di daerah yang telah beroperasi, banyak siswa menunjukkan semangat baru karena merasa mendapat kesempatan yang sebelumnya hanya dinikmati kelompok lebih mampu.
Mereka merasakan ruang aman untuk belajar, hidup tertib di asrama, dan berada dalam lingkungan positif yang menumbuhkan harapan. Sekolah Rakyat pun menjadi wadah mobilitas sosial baru, di mana anak-anak miskin disiapkan dengan keterampilan hidup untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja lebih layak. Dalam jangka panjang, program ini berpotensi mempersempit kesenjangan edukasi antara kaya dan miskin di NTB.
Untuk menjaga keberlanjutan, penataan kebijakan yang konsisten dan terukur mutlak diperlukan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat, terutama dalam menyelesaikan persoalan lahan, perizinan, dan infrastruktur. Pembangunan fasilitas permanen di Lombok Utara perlu menjadi contoh bagi daerah lain.
Validasi data DTSEN juga harus terus dibenarkan agar program tepat sasaran. Selain itu, kualitas tenaga pengajar dan pendamping harus jadi prioritas, karena merekalah ujung tombak pembentukan karakter dan motivasi anak. Sekolah Rakyat juga perlu dilengkapi dengan pendekatan pemberdayaan keluarga, sehingga perubahan tidak hanya terjadi pada anak, tetapi juga pada lingkungan rumah melalui pendampingan sosial dan pelatihan kerja.
Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan kesiapan untuk melengkapi perangkat kerja bagi operator dan wali asrama Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pemenuhan perangkat seperti laptop dan perlengkapan operasional lainnya dilakukan bertahap, seiring penyelenggaraan pelatihan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bagi operator serta pelatihan pengelolaan asrama.
Langkah itu diharapkan dapat memperkuat kemampuan teknis pendamping dan meningkatkan efektivitas pembelajaran serta pengelolaan asrama.
"Misalnya laptop ataupun komputer untuk operator, Insya Allah, nanti akan dilengkapi perangkat yang dibutuhkan oleh para operator secara bertahap,” ujar Mensos Saifullah Yusuf, melalui keterangan resmi, Senin (24/11/2025).
Pada akhirnya, Sekolah Rakyat merupaksn investasi jangka panjang.
Program itu tidak hanya membangun sekolah, tetapi membangun struktur sosial baru yang memberi ruang bagi anak miskin untuk bermimpi setinggi-tingginya, tanpa dibelenggu kondisi ekonomi.
Bagi NTB yang menghadapi persoalan kemiskinan akut, ini adalah jalan strategis untuk memutus rantai kemiskinan secara sistematis. Konsistensi program, percepatan pembangunan sarana, ketepatan sasaran, dan dukungan sosial akan menjadi penentu keberhasilan Sekolah Rakyat.
_compressed.jpg)
_thumb.jpg)
2_thumb.jpg)
_thumb.jpg)
_thumb.jpg)
