Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, membuka dan memberikan arahan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMA Tahun 2026. (Foto: Dok Kemendikdasmen)
Jakarta, InfoPublik – Sebanyak 5.403 SMA menjadi sasaran program revitalisasi pemerintah untuk menangani kerusakan bangunan sekolah secara bertahap. Pada 2026, program ini mencakup 1.477 SMA, sebagai bagian dari upaya menghadirkan ruang belajar yang lebih aman dan nyaman bagi peserta didik.
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 2026, terdapat 9.990 SMA yang mengalami kerusakan. Dengan demikian, target penanganan Direktorat SMA mencapai 54,08 persen dari jumlah sekolah yang tercatat mengalami kerusakan tersebut.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menegaskan, revitalisasi satuan pendidikan tidak boleh dipandang sebatas memperbaiki bangunan fisik. Program ini merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui lingkungan belajar yang layak.
“Revitalisasi ini adalah usaha kita dalam membangun sarana pendidikan yang layak, sarana pendidikan yang memungkinkan anak-anak kita dapat belajar dengan aman dan nyaman. Secara teoretis, lingkungan fisik yang aman dan nyaman memiliki pengaruh terhadap motivasi bagaimana anak-anak kita dapat belajar lebih baik lagi,” ujar Abdul Mu’ti dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMA Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Program revitalisasi dilaksanakan melalui mekanisme swakelola oleh satuan pendidikan sesuai Instruksi Presiden. Melalui mekanisme ini, sekolah terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan pekerjaan.
Menurut Abdul Mu’ti, swakelola memberikan sejumlah keuntungan, antara lain efisiensi biaya, percepatan pelaksanaan, dan penguatan ekonomi masyarakat sekitar. Sekolah juga dapat memanfaatkan tenaga kerja setempat serta membeli material bangunan dari toko di lingkungan sekitar.
Efisiensi tersebut memungkinkan jangkauan program diperluas. Pada 2025, revitalisasi yang semula ditargetkan menyasar 10.667 sekolah berhasil dilaksanakan pada 16.167 sekolah dengan anggaran yang sama. Sementara itu, pada 2026, target yang semula 71.744 satuan pendidikan meningkat menjadi sekitar 80.744 satuan pendidikan berkat efisiensi anggaran dan penambahan alokasi.
Meski demikian, pelaksanaan revitalisasi tetap menghadapi tantangan, terutama kendala nonteknis seperti bencana alam dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Karena itu, perencanaan yang matang dan pengawasan pelaksanaan menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan.
Abdul Mu’ti mengingatkan kepala sekolah dan konsultan perencana agar memahami pedoman teknis serta menggunakan anggaran bantuan sesuai peruntukannya. Kualitas pekerjaan, ketepatan penggunaan dana, dan kebermanfaatan fasilitas bagi peserta didik harus menjadi perhatian utama.
“Sekali lagi, revitalisasi ini bukan tujuan, tapi bagian dari investasi untuk membangun pendidikan yang berkualitas dalam rangka membangun generasi Indonesia di masa depan,” tegasnya.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menjelaskan bahwa Bimtek Revitalisasi SMA 2026 diselenggarakan untuk memastikan bantuan pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, dan transparan.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap bantuan benar-benar menjawab kebutuhan sekolah dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik,” ujarnya.
Data Direktorat SMA menunjukkan, revitalisasi pada 2025 mencakup 2.240 sekolah. Pada 2026, program tersebut menyasar 1.477 sekolah. Selain itu, melalui skema Anggaran Biaya Tambahan (ABT), terdapat 517 sekolah pada tahap pertama dan 1.169 sekolah pada tahap kedua.
Untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan berjalan sesuai standar, Bimtek yang berlangsung pada 10–13 November 2026 itu diikuti 766 peserta, terdiri atas kepala sekolah dan konsultan perencana dari 383 SMA di 25 provinsi.
Kegiatan tersebut berfokus pada tiga hal, yakni penguatan pemahaman terhadap kebijakan dan pedoman teknis revitalisasi, penyamaan persepsi dalam memverifikasi tingkat kerusakan bangunan dan menyusun anggaran, serta pendampingan dan peninjauan dokumen perencanaan yang diajukan sekolah.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berupaya memastikan bantuan revitalisasi tidak berhenti pada terselesaikannya pembangunan fisik. Fasilitas yang diperbaiki diharapkan benar-benar mendukung proses pembelajaran, meningkatkan kenyamanan peserta didik, dan memperkuat kualitas layanan pendidikan.
“Sehingga setiap rupiah yang dialirkan betul-betul menghadirkan manfaat bagi sekolah dan juga siswa. Revitalisasi bukan sekadar memperbaiki bangunan, tetapi juga membangun ruang belajar yang lebih aman, nyaman, dan bermutu bagi masa depan anak-anak Indonesia,” pungkas Tatang.
