Forum penyelesaian sengketa perdagangan Indonesia. (Ilustrasi ChatGPT)
Jakarta, InfoPublik – Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) memulai penyelidikan peninjauan kembali (interim review) atas penerapan tindakan antidumping terhadap impor produk baja canai panas (hot rolled coil/HRC) asal Belarus dan Kazakstan, Kamis (12/11/2026). Penyelidikan dilakukan setelah KADI menemukan bukti awal mengenai perubahan kondisi perdagangan yang berpotensi memengaruhi besaran margin dumping produk tersebut di Indonesia.
Ketua KADI, Frida Adiati, menjelaskan bahwa keputusan memulai penyelidikan didasarkan pada hasil kajian terhadap kecukupan dan ketepatan bukti awal yang tersedia.
“Berdasarkan hasil kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal, KADI menemukan adanya bukti awal yang cukup mengenai adanya perubahan keadaan pada perdagangan HRC asal Belarus dan Kazakstan ke Indonesia yang dapat menyebabkan adanya perubahan besaran margin dumping,” jelas Frida.
Peninjauan kembali tersebut dilakukan untuk menilai apakah perubahan keadaan dalam perdagangan HRC dari kedua negara memengaruhi besaran margin dumping yang menjadi dasar penerapan tindakan antidumping.
Produk yang menjadi objek penyelidikan adalah produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan yang termasuk dalam 18 pos tarif berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022.
Adapun klasifikasi Harmonized System (HS) yang tercakup meliputi 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.11, 7208.27.19, 7208.27.91, 7208.27.99, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.10, 7208.39.20, 7208.39.30, 7208.39.40, 7208.39.90, ex7208.90.10, ex7208.90.20, dan ex7208.90.90.
Klasifikasi tersebut mengacu pada ketentuan tarif kepabeanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 Tahun 2024 beserta perubahan yang disebutkan dalam PMK Nomor 31 Tahun 2026.
Menurut Frida, penyelidikan mengacu pada Pasal 73 ayat (2) huruf b dan Pasal 74 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2026 tentang Tindakan Pengamanan, Tindakan Antidumping, dan Tindakan Imbalan.
Periode data impor yang disebutkan sebagai dasar penyelidikan dimulai pada 1 Juli 2025. Sementara itu, pelaksanaan peninjauan kembali direncanakan berlangsung paling lama 12 bulan sesuai ketentuan yang dirujuk KADI.
KADI juga telah menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyelidikan kepada sejumlah pihak berkepentingan, termasuk industri dalam negeri, importir, serta perwakilan Belarus dan Kazakstan.
Pemberitahuan turut disampaikan kepada perwakilan pemerintah kedua negara di Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia yang terkait dengan Belarus serta Kazakstan.
Penyelidikan peninjauan kembali ini masih berada pada tahap pemeriksaan. Karena itu, indikasi perubahan margin dumping yang ditemukan KADI belum dapat diartikan sebagai keputusan akhir mengenai perubahan besaran tindakan antidumping terhadap impor HRC dari kedua negara.
