Sumenep, Infopublik – Kesiapan bangunan belum cukup untuk memastikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Koperasi juga harus siap menjalankan kegiatan usaha agar kehadirannya memberi manfaat nyata bagi warga desa dan kelurahan.
Untuk memastikan hal tersebut, tim Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) mengecek 29 titik KDKMP di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Rabu (11/11/2026). Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat operasionalisasi koperasi melalui pemeriksaan kondisi sarana dan prasarana serta identifikasi kendala di lapangan.
Tim dipimpin Pakor Percepatan Operasionalisasi KDKMP Donova Pri Pamungkas, dengan pendampingan Dandim 0827/Sumenep Citra Persada, Kasdim Suwandi, Pgs. Pasiter Agung Muhaimin, serta anggota staf teritorial Kodim 0827/Sumenep.
Pengecekan dilakukan untuk melihat perkembangan kesiapan masing-masing lokasi sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sebelum koperasi mulai beroperasi. Dengan pemeriksaan langsung, kendala yang berpotensi menghambat operasionalisasi diharapkan dapat diketahui lebih awal dan dicarikan solusinya.
“Yang ingin kita pastikan bukan hanya bangunannya saja, tapi juga kesiapan koperasi secara keseluruhan. Harapannya, setiap titik yang sudah disiapkan bisa segera beroperasi dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Donova.
Dandim 0827/Sumenep Citra Persada menegaskan, pendampingan dan koordinasi di wilayah akan terus dilakukan untuk mengawal proses persiapan KDKMP. Menurut dia, keberhasilan program tidak cukup diukur dari tersedianya bangunan, tetapi juga dari kemampuan koperasi menjalankan aktivitasnya.
“Kami akan terus mengawal proses persiapannya. Jangan sampai koperasi hanya siap secara fisik, tetapi belum siap menjalankan kegiatan. Harapan kami, KDKMP ini nantinya benar-benar hidup, berjalan, dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Citra.
Pengecekan bersama tim Mabesad juga menjadi kesempatan untuk memetakan persoalan yang dihadapi setiap lokasi. Hasil identifikasi tersebut diharapkan menjadi dasar tindak lanjut agar proses operasionalisasi tidak terhambat oleh kendala yang sebenarnya dapat diselesaikan sejak tahap persiapan.
Percepatan operasionalisasi KDKMP di Sumenep diharapkan dapat mendorong koperasi berfungsi sebagai penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Namun, manfaat program pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan koperasi menjalankan usaha secara berkelanjutan dan menjawab kebutuhan masyarakat setempat.
(Dim/Farhan/Fer)