Mendikdasmen Abdul Mu’ti dalam acara Bimtek Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan PKS Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Jenjang SMP Tahap 25 di Lampung. (Foto: Dok Kemendikdasmen)
Jakarta, InfoPublik – Revitalisasi sekolah tidak cukup hanya menghasilkan bangunan yang lebih baik. Program ini harus berdampak pada kenyamanan belajar siswa, kualitas pembelajaran, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar sekolah. Karena itu, pemerintah meminta setiap satuan pendidikan melaksanakan pembangunan sesuai perencanaan dan menggunakan dana bantuan secara bertanggung jawab.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan, kepala sekolah dan seluruh pihak yang terlibat harus menjalankan program revitalisasi sesuai perjanjian kerja sama (PKS) dan dokumen perencanaan yang telah disepakati. Ia juga mengingatkan agar dana bantuan tidak disalahgunakan atau dipotong oleh pihak yang mengatasnamakan pemerintah.
“Laksanakan revitalisasi sebagaimana PKS yang sudah Bapak/Ibu semua tandatangani. Laksanakan semua sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat,” ujar Abdul Mu’ti saat memberikan arahan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan PKS Program Revitalisasi Satuan Pendidikan jenjang sekolah menengah pertama (SMP) Tahun 2026 di Lampung, Selasa (11/11/2026).
Menurut Abdul Mu’ti, revitalisasi merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penyediaan sarana dan prasarana yang aman, bersih, dan nyaman. Lingkungan sekolah yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar peserta didik.
“Revitalisasi bukan tujuan, tetapi bagian dari proses. Sehingga dalam konteks pembelajaran, revitalisasi diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar,” katanya.
Program ini juga dirancang memberikan manfaat ekonomi di luar lingkungan sekolah. Melalui mekanisme swakelola, pembangunan dapat melibatkan tenaga kerja setempat dan mendorong pembelian material dari toko-toko di sekitar sekolah. Dengan demikian, anggaran pemerintah tidak hanya memperbaiki fasilitas pendidikan, tetapi juga berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat.
Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pada 2025, program revitalisasi terealisasi di 16.167 satuan pendidikan. Sementara pada 2026, pemerintah merencanakan revitalisasi sekitar 80.000 satuan pendidikan.
Pelaksanaan melalui swakelola dinilai memberikan ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kebutuhan dan kondisi bangunan. Mekanisme ini juga diharapkan mempercepat pelaksanaan pembangunan, meningkatkan kualitas pekerjaan, dan memperluas kesempatan kerja.
Namun, keleluasaan tersebut harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap dokumen perencanaan dan ketentuan penggunaan anggaran. Kepala sekolah diminta memastikan setiap pekerjaan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, bukan mengikuti kepentingan pihak lain.
Mendikdasmen, Abdul Mu’ti juga mengingatkan penerima bantuan agar tidak terintimidasi oleh pihak yang mengatasnamakan pemerintah pusat untuk meminta imbalan atau menitipkan kepentingan tertentu. Selama pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan, kepala sekolah diminta tetap berpegang pada perjanjian dan perencanaan yang telah disepakati.
Sebaliknya, jika ditemukan penyimpangan, pemerintah akan menindaklanjutinya melalui aparat penegak hukum. “Jadi jangan dana ini buat bancakan. Ini duit rakyat!” tegasnya.
Peringatan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan revitalisasi tidak hanya diukur dari jumlah sekolah yang diperbaiki, tetapi juga dari kepatuhan terhadap aturan, kualitas hasil pembangunan, dan manfaatnya bagi peserta didik.
Dana Revitalisasi Diberikan Utuh ke Sekolah
Direktur Sekolah Menengah Pertama, Maulani Mega Hapsari, menegaskan bahwa dana revitalisasi yang disalurkan kepada satuan pendidikan diberikan secara utuh tanpa pemotongan.
Ia meminta kepala sekolah segera melaporkan apabila menemukan pihak yang mengatasnamakan pemerintah pusat dan meminta sejumlah uang dari bantuan tersebut. “Dana yang kami sampaikan nantinya kepada Bapak/Ibu di satuan pendidikan itu utuh 100 persen, tidak ada pemotongan apa pun, apalagi ada mengatasnamakan pihak dari pusat. Mohon nanti kami diinformasikan apabila ada yang seperti itu,” ujar Mega.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Bimtek Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan PKS Program Revitalisasi SMP Tahun 2026 tahap kelima. Kegiatan berlangsung selama empat hari, Senin hingga Kamis, melalui pertemuan luring dan daring yang dikoordinasikan dari delapan wilayah, yakni Padang, Makassar, Kupang, Mataram, Pontianak, Surabaya 3, Surabaya 4, dan Pekanbaru.
Bimtek diikuti 813 satuan pendidikan dengan total 2.049 peserta yang terdiri atas kepala sekolah, perencana, dan pengawas. Sebanyak 130 satuan pendidikan dari Lampung dan Sumatra Selatan mengikuti kegiatan secara luring dengan 390 peserta, sedangkan 683 satuan pendidikan lainnya berpartisipasi secara daring.
Melalui penguatan perencanaan, kepatuhan terhadap perjanjian kerja sama, dan pengawasan penggunaan anggaran, pemerintah berharap program revitalisasi dapat menghasilkan fasilitas pendidikan yang berkualitas sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan program ini tidak berhenti pada berdirinya bangunan baru. Fasilitas yang dibangun harus mendukung pembelajaran yang lebih baik, sementara setiap rupiah dana rakyat harus digunakan sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
