Gresik, InfoPublik – Pendaftaran Kartu Keluarga (KK) dalam sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital menjadi langkah awal untuk memperbaiki pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial. Namun, warga perlu memahami bahwa terdaftar dalam sistem tersebut tidak otomatis membuat keluarga menjadi penerima bantuan.
Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif saat menghadiri kegiatan Rembug Akur bersama masyarakat di Kecamatan Menganti, Rabu (11/11/2026).
Alif mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pendataan Perlinsos Digital, termasuk dengan mendaftarkan KK melalui agen Perlinsos yang akan membantu proses pendataan di lingkungan warga.
“Silakan masyarakat yang ingin berpartisipasi menjadi agen Perlinsos. Kami mengajak seluruh keluarga untuk mendaftarkan KK-nya agar masuk dalam sistem pendataan. Semakin lengkap data yang dihimpun, semakin baik pula proses pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat,” ujar Alif.
Menurut dia, kelengkapan data menjadi faktor penting agar pemerintah memiliki gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lebih akurat. Informasi tersebut dibutuhkan untuk mendukung penentuan keluarga yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial.
Perlinsos Digital dirancang untuk mengintegrasikan berbagai program perlindungan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lainnya. Data yang terkumpul akan melalui tahapan verifikasi dan penyaringan sebelum digunakan sebagai dasar penetapan penerima sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, pendaftaran KK tidak dapat dimaknai sebagai jaminan memperoleh bantuan. Status penerima tetap ditentukan berdasarkan hasil pendataan, verifikasi, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah pertanyaan mengemuka mengenai mekanisme pemutakhiran data, terutama bagi keluarga yang kondisi ekonominya berubah. Masyarakat membutuhkan kepastian agar informasi yang tercatat dalam sistem mencerminkan keadaan terkini, bukan kondisi yang sudah tidak relevan.
Alif menjelaskan, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Data yang akurat dan sesuai kondisi lapangan diharapkan membantu pemerintah memetakan kebutuhan perlindungan sosial secara lebih tepat.
Pendataan yang baik juga perlu diikuti proses verifikasi yang cermat. Dengan demikian, perubahan kondisi ekonomi keluarga dapat menjadi bahan penilaian sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Pemkab Gresik mengarahkan Perlinsos Digital sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial berskala nasional. Melalui sistem ini, pengintegrasian data diharapkan mendukung penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat dasar pengambilan kebijakan perlindungan sosial.
Melalui Rembug Akur di Kecamatan Menganti, pemerintah daerah berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tujuan, mekanisme, dan pentingnya pendataan Perlinsos Digital.
Tantangan selanjutnya adalah memastikan data keluarga terus diperbarui, proses verifikasi berjalan dengan baik, dan masyarakat memahami bahwa pendataan merupakan bagian dari penentuan kelayakan—bukan keputusan otomatis untuk menerima bantuan sosial.