Capaian 100 Hari Sudaryono: Wujudkan MBG 2.0 yang Aman dan Transparan

Jakarta, InfoPublik — Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui terobosan konsep MBG 2.0. Memasuki 100 hari kerja kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono (Mas Dar), pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan program strategis nasional ini berjalan tepat sasaran, transparan, dan mengutamakan standar keamanan pangan yang ketat.

Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa pembenahan menyeluruh dilakukan mulai dari sistem penyelenggaraan hingga penutupan celah bagi praktik-praktik yang merugikan negara. Konsep MBG 2.0 kini bertumpu pada tiga prioritas utama: pemberantasan korupsi, penguatan tata kelola dan pengawasan, serta transparansi dan kolaborasi lintas sektor.

"Tidak ada titip-titip proyek MBG. Kami juga akan memberantas yayasan calo dan menghentikan pengadaan yang bermasalah," ujar Sudaryono dalam keterangan pers, Kamis (29/10/2026). 

Sebagai bagian dari perbaikan tata kelola, BGN memperbarui perjanjian kerja sama seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), memastikan seluruh data penerima manfaat telah terverifikasi, serta memantau seluruh alur kerja melalui sistem digital terintegrasi. "Data harus terverifikasi dan yang fiktif harus dicoret. Alur kerja juga harus bisa dimonitor melalui sistem digital," tambahnya.

Penyelamatan Keuangan Negara Senilai Rp44 Triliun

Dalam aspek pengelolaan anggaran, BGN mencatat efisiensi dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp44 triliun. Angka tersebut bersumber dari efisiensi anggaran BGN sebesar Rp38 triliun, efisiensi insentif yayasan senilai Rp2,5 triliun (dengan penyesuaian menjadi Rp2.000 per porsi), efisiensi dana operasional dapur sebesar Rp3 triliun, serta pengembalian saldo virtual account fiktif sekitar Rp500 miliar.

BGN juga tidak segan-segan menghentikan pencairan dana operasional bagi dapur umum yang tidak melaporkan penggunaan dana harian secara transparan. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat sasaran demi kesejahteraan anak-anak Indonesia.

Prioritas Mutlak Keamanan Pangan

Keamanan pangan menjadi pilar krusial dalam pelaksanaan MBG 2.0. BGN memperketat standar pengawasan mulai dari proses pengadaan bahan baku hingga makanan siap dikonsumsi oleh penerima manfaat. Standar pengamanan ini meliputi kewajiban kepemilikan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), perekrutan juru masak berpengalaman, pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) dan apel harian, hingga pemasangan kamera pengawasan (CCTV) yang terhubung ke pusat pemantauan dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence).

"Keamanan pangan menjadi prioritas. Satu anak pun masih terlalu banyak," tegas Mas Dar, menekankan pentingnya pengawasan ketat di setiap rantai pasok makanan.

Capaian Kinerja dan Inovasi Digital

Hingga saat ini, program MBG 2.0 telah menjangkau lebih dari 58 juta penerima manfaat yang terverifikasi. Sebanyak 26.723 dapur dari total 27.485 dapur telah terverifikasi, didukung oleh 1,03 juta tenaga kerja aktif serta 80.315 pemasok lokal (di mana 82,83% di antaranya merupakan pelaku UMKM). Realisasi anggaran tahun 2026 tercatat sebesar Rp165 triliun, dengan Rp44 triliun berhasil dikembalikan ke kas negara.

Guna mencegah praktik markup dan monopoli, BGN menghadirkan inovasi digital berupa Radar MBG bagi masyarakat untuk memantau menu harian, serta platform LokaMBG sebagai sarana pencatatan transaksi dan transparansi asal bahan baku.

Melalui transformasi ini, BGN optimis program MBG 2.0 dapat mewujudkan tata kelola yang bersih dan akuntabel, serta memberikan dampak maksimal bagi masyarakat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) serta daerah dengan angka prevalensi stunting tinggi.