Jakarta, InfoPublik — Realisasi investasi nasional mencapai Rp3.923,2 triliun selama dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni Oktober 2024 hingga September 2026. Investasi tersebut tercatat menyerap 5.485.944 tenaga kerja, dengan kontribusi investasi di luar Pulau Jawa lebih besar dibandingkan di Jawa.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan capaian tersebut dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bertajuk Dua Tahun Pertama Pemerintahan: Kerja Nyata untuk Negeri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
“Mulai bulan Oktober 2024 sampai dengan September 2026, total investasi yang sudah masuk sebesar hampir Rp4.000 triliun Bapak Presiden, atau Rp3.923,2 triliun,” ucap Rosan.
Berdasarkan sebaran wilayah, investasi di luar Jawa mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8 persen dari total realisasi investasi nasional. Sementara itu, investasi di Pulau Jawa tercatat sebesar Rp1.892,2 triliun atau 48,2 persen.
Dominasi investasi di luar Jawa tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separuh realisasi penanaman modal selama dua tahun pemerintahan berlangsung di luar pusat-pusat investasi di Pulau Jawa.
“Penyerapan tenaga kerjanya mencapai 5.485.944 orang. Dan kontribusi Jawa-luar Jawanya memang luar Jawa adalah 51,8 persen atau Rp2.031 triliun dan Jawa 48,2 persen atau Rp1.892,2 triliun,” ucap Rosan.
Dari sisi sumber permodalan, investasi dalam negeri masih memberikan kontribusi terbesar, yakni Rp1.998,7 triliun atau 50,9 persen dari keseluruhan realisasi investasi.
Adapun penanaman modal asing (PMA) tercatat mencapai Rp1.924,5 triliun atau sekitar 49,1 persen.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa investasi domestik dan asing sama-sama memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan investasi nasional selama periode Oktober 2024 hingga September 2026.
“Investasi dalam negerinya 50,9 persen atau Rp1.998,7 triliun dan penanaman modal asing adalah Rp1.924,5 triliun. Jadi ini adalah selama dua tahun persis Bapak Presiden, dari dua tahun Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden,” ujar Rosan.
Selain melaporkan capaian investasi, Rosan memaparkan perkembangan penataan perusahaan di bawah pengelolaan Danantara melalui program penyederhanaan atau streamlining.
Program tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas, dan optimalisasi aset perusahaan.
Hingga Oktober 2026, sebanyak 364 perusahaan telah menjalani proses penyederhanaan. Danantara menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 700 perusahaan pada akhir Desember 2026.
Dengan demikian, masih terdapat 336 perusahaan yang menjadi sasaran tambahan untuk mencapai target akhir tahun.
“Sehingga target kami untuk bisa melakukan streamlining insyaallah mencapai 700 perusahaan itu bisa terwujud di akhir bulan Desember Bapak Presiden,” jelasnya.
Rosan menjelaskan bahwa langkah penyederhanaan perusahaan merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kinerja usaha dalam ekosistem Danantara.
Selain efisiensi perusahaan, ia melaporkan tren peningkatan profitabilitas yang dinilai cukup signifikan.
Berdasarkan perkembangan tersebut, profitabilitas perusahaan diproyeksikan dapat mencapai Rp334 triliun pada akhir 2026.
“Dari segi pertumbuhan profitabilitas juga meningkat cukup signifikan Bapak, sehingga pada target mungkin di akhir tahun ini bisa mencapai Rp334 triliun,” tutur Rosan.
Angka tersebut merupakan proyeksi akhir tahun, bukan realisasi yang telah dicapai pada saat laporan disampaikan.
Capaian investasi Rp3.923,2 triliun, penyerapan lebih dari 5,48 juta tenaga kerja, serta penataan perusahaan Danantara menjadi bagian dari laporan kinerja ekonomi yang disampaikan pemerintah dalam evaluasi dua tahun pertama Kabinet Merah Putih.