_compressed.jpeg)
Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan keterangan pers kepada awak media di Istana Merdeka Jakarta, pada Rabu (23/9/2026). (Foto: BPMI Setpres)
Jakarta, InfoPublik — Pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di bawah Kementerian Agama (Kemenag) untuk menangani urusan pondok pesantren (Ponpes) secara khusus.
Pembentukan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama.
Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, mengatakan pembentukan direktorat jenderal baru tersebut memberikan ruang kelembagaan tersendiri bagi urusan pesantren yang sebelumnya berada dalam lingkup pendidikan Islam.
Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026). “Alhamdulillah Bapak Presiden baru saja mengeluarkan SK tentang keberadaan satu direktorat baru di bawah Kementerian Agama untuk mewadahi secara khusus penduduk pesantren yang dikenal dengan Dirjen Pesantren,” ujar Nasaruddin.
Menurut Nasaruddin Umar, Direktur Jenderal Pesantren telah dilantik empat hari sebelumnya untuk memimpin unit baru tersebut. “Jadi ini suatu lembaga baru di Kementerian Agama. Tadinya pesantren itu hanya subordinasi dari pendidikan Islam, sekarang menjadi direktorat tersendiri,” katanya.
Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren diharapkan memperkuat pengelolaan program dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pondok pesantren.
Menag Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi kepada Presiden atas pembentukan unit khusus tersebut. “Jadi kita berterima kasih kepada Presiden atas keputusannya yang luar biasa ini. Dengan demikian pondok pesantren akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan selanjutnya insyaAllah diharapkan ke depan pondok pesantren itu mendapatkan tentu hal-hal yang positif baru dibanding dengan sebelumnya,” pungkas Nasaruddin.
