Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto memberikan keterangan pers kepada awak media di Istana Merdeka Jakarta, pada Rabu (23/9/2026). (Foto: BPMI Setpres/Kris)
Jakarta, InfoPublik — Pemerintah mulai menghitung kebutuhan anggaran dan skema pelaksanaan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN), termasuk dengan menelaah penerimaan uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI), serta sumber pendapatan lain di perguruan tinggi.
Pembahasan dilakukan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, mengatakan Presiden meminta agar program pembebasan uang kuliah di PTN dapat disiapkan secepat mungkin dengan tetap mempertimbangkan tahapan pelaksanaan dan kemampuan fiskal negara. “Tadi beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa IPI pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya, yang karena di Perguruan Tinggi Negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pascasarjana itu menyubsidi program sarjana,” ujar Brian Yuliarto.
Menurut Menteri Brian, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebelumnya juga telah melakukan kajian awal mengenai kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi gratis.
Hasil perhitungan tersebut selanjutnya akan dibahas dengan mempertimbangkan ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung,” ungkap Brian Yuliarto.
Presiden juga menginstruksikan pembentukan tim khusus untuk memperdalam kajian pembiayaan dan tahapan pelaksanaan.
Tim tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, serta melibatkan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. “Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko PMK yang akan mem-breakdown lagi hitungan-hitungan,” jelas Brian Yuliarto.
Ia mengatakan tim tersebut diharapkan dapat menghasilkan perhitungan yang lebih matang dan tahapan pelaksanaan yang lebih jelas dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan. “Harapannya dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan akan kita dapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional, tahapan-tahapan yang lebih baik,” ucap Brian.
Hasil kajian selanjutnya akan dilaporkan kembali kepada Presiden sebagai dasar untuk menentukan skema dan tahapan pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di PTN. “Sehingga nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden dipimpin oleh Pak Menko untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah, tahapan-tahapan sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan,” pungkas Mendiktisaintek.
