BAKTI Kominfo Fasilitasi Internet TPS di Daerah 3T

: Dirut BAKTI Kominfo Fadhilah Mathar (Humas Kominfo)


Oleh Wahyu Sudoyo, Senin, 5 Februari 2024 | 16:09 WIB - Redaktur: Untung S - 127


Jakarta, InfoPublik - Kebutuhan akses internet di wilayah terluar, tertinggal dan terdepan (3T) pada waktu pencoblosan suara, akan difasilitasi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo) sebagai bentuk dukungan infrastruktur digital dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024.

“BAKTI Kominfo bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat maupun daerah juga telah berkoordinasi memetakan wilayah-wilayah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum terjangkau akses internet,” ujar Direktur Utama BAKTI Kominfo, Fadhilah Mathar, dalam keterangannya usai Penutupan Kejuaraan Tenis Meja Piala Menkominfo 2024, di Gelanggang Olah Raga Bulungan, Jakarta, pada Minggu (4/2/2024).

Menurut Dirut Fadhilah Mathar, BAKTI Kementerian Kominfo menerima usulan sekitar 80.000 titik penyediaan akses internet di berbagai daerah dari KPU. 

Untuk itu diperlukan kombinasi solusi teknologi sebagai strategi untuk menyediakan akses internet di wilayah yang sangat kritis diperlukan oleh KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar bisa tersedia sesuai kapasitas yang dibutuhkan.

“KPU dan Bawaslu membutuhkan akses internet saat melalkukan penginputan data secara online hasil penghitungan suara di TPS. Tentu diupayakan untuk bisa dilakukan BAKTI melalui penyediaan jaringan yang optimal dan memadai,” tuturnya.

Dirut Fadhilah Mathar mengatakan, tugas utama BAKTI Kementerian Kominfo adalah menyelesaikan infrastruktur untuk wilayah-wilayah yang belum ter-cover jaringan internet.

Oleh karena itu, BAKTI Kominfo bersama KPU dan Bawaslu telah berkoordinasi intensif untuk mengidentifikasi wilayah yang sudah memiliki akses internet atau membutuhkan infrastruktur sesuai kondisi TPS. 

“Karena lokasi tersebut tidak semuanya dibangun oleh BAKTI Kominfo, sehingga kita akan membangun infrastruktur digital di daerah yang memang memerlukan bantuan dari pemerintah,” jelas dia.

Lebih lanjiut Fadhilah Mathar mengatakah, Kementerian Kominfo akan menggunakan kombinasi solusi teknologi agar kebutuhan akses internet penyelenggara Pemilu bisa terpenuhi.

Apalagi, rata-rata di wilayah 3T akses dan konektvitas sangat sulit dan juga tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan terrestrial.

“Sekarang, kita sedang mengusahakan semua wilayah yang sudah memiliki akses internet, itu bisa dijadikan sebagai TPS. Tidak semua menggunakan Base Transceiver Station (BTS), ada juga yang fixed broadband. Untuk wilayah yang belum termasuk di dalamnya, akan menggunakan teknologi ground segment dari Satelit SATRIA-1,” jelas Dirut BAKTI Kominfo.

Dia menegaskan, tidak semua lokasi usulan tersebut menjadi wilayah layanan Pemerintah.

Sebab, penetapan wilayah layanan BAKTI Kementerian Kominfo dan penyelenggara layanan telekomunikasi swasta menjadi wewenang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo.

“Jadi untuk penyediaan akses internet dalam penyelengaaraan Pemilu 2024, kami sudah bekerjasama dengan para mitra penyedia jasa internet maupun dengan operator seluler,” tandas Dirut BAKTI Kominfo. 

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC KAB BALANGAN
  • Selasa, 24 September 2024 | 14:27 WIB
Deklarasi Kampanye Damai, KPU Balangan Dorong Pilkada Cerdas dan Berintegritas
  • Oleh Eko Budiono
  • Selasa, 24 September 2024 | 10:11 WIB
Hari Pemungutan Suara, Bawaslu Tetap Terima Laporan Pelanggaran Pilkada 2024
  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Selasa, 24 September 2024 | 05:54 WIB
Pelaku Startup Didorong Fokus pada Sektor Pertanian dan Perikanan
  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Selasa, 24 September 2024 | 05:58 WIB
Layanan PDNS 2 Sudah Pulih Total dari Ransomware pada 25 Agustus 2024
  • Oleh MC KAB BLORA
  • Senin, 23 September 2024 | 21:53 WIB
KPU Undi Nomor Urut Paslon Bupati dan Wabup, Ini Imbauan Bawaslu Blora