Layanan PDNS 2 Sudah Pulih Total dari Ransomware pada 25 Agustus 2024

: Wamenkominfo Nezar Patria dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI (Humas Kominfo)


Oleh Wahyu Sudoyo, Selasa, 24 September 2024 | 05:58 WIB - Redaktur: Untung S - 206


Jakarta, InfoPublik – Layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Dua di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang terdampak insiden serangan siber ransomware dipastikan sudah pulih total pada 25 Agustus 2024 lalu, sehingga seluruh layanan publik prioritas yang terdampak telah pulih sepenuhnya. 

Demikian diungkapkan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Nezar Patria, saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Senin (23/9/2024).

"Per tanggal 25 Agustus, semua layanan publik prioritas telah pulih 100 persen, dan data yang terkena Ransomware telah selesai dideskripsi sehingga seluruh data sudah bisa ada untuk diakses kembali," tegas Wamenkominfo.

Menurut Nezar Patria, proses review terhadap PDNS Dua telah tuntas dan tengah menunggu validasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keamanan data.

“Agar comply (memenuhi) dengan aturan yang kita sebut 3-2-1. Tiga salinan data, dua media penyimpanan berbeda dan satu salinan off-site. Sebanyak 16 dari 18 rekomendasi keamanan telah diterapkan, sementara dua rekomendasi yang berkaitan dengan layanan kriptografi dan backup cadangan (hot backup) sedang dalam proses implementasi,” jelas dia.

Wamenkominfo menekankan berbagai perbaikan dalam pengelolaan PDNS yang mencakup penguatan arsitektur sistem, lingkungan backup, serta keamanan dan tata kelola.

“Peningkatan pengetahuan dan kemampuan para pengguna PDNS juga menjadi fokus utama,” imbuh Nezar Patria.

Dia mengakui adanya tantangan berkaitan dengan ketersediaan anggaran yang masih jauh dari kebutuhan operasional.

Agar layanan komputasi awan (cloud) pemerintah bisa melayani 53 instansi dengan lebih dari 11.000 aset virtual, Kementerian Kominfo membutuhkan anggaran hingga Rp486 Miliar pada 2025.

"Saat ini, PDNS memerlukan anggaran sebesar Rp542 miliar untuk 2024, namun hanya tersedia Rp257 miliar. Ini berarti operasional PDNS untuk Oktober 2024 belum memiliki kepastian anggaran. Untuk 2025, baru tersedia Rp27 miliar atau sekitar 5,6 persen. Kondisi ini berisiko mengganggu kelancaran layanan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Wamenkominfo menjelaskan, saat ini pihaknya tengah menyelesaikan pembangunan Pusat Data Nasional Satu di Cikarang, Jawa Barat, yang hingga 15 September 2024, telah mencapai 83 persen dan ditargetkan selesai pada Oktober 2024.

“Dengan uji coba operasional pada November hingga Desember, PDN Satu direncanakan beroperasi penuh pada Januari 2025, dengan keterlibatan BSSN dalam desain ICT dan keamanan siber,” kata Nezar Patria menandaskan.

Turut hadir dalam rapat kerja ini, Wamenkominfo Angga Raka Prabowo dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Hokky Situngkir. 

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Jumat, 22 November 2024 | 19:16 WIB
Pemerintah Pastikan Keberlanjutan Pembangunan Inpres Jalan Daerah di Jawa Timur
  • Oleh MC KAB LUMAJANG
  • Kamis, 21 November 2024 | 00:08 WIB
Rawat Rumah Digital Anda untuk Hindari Risiko Peretasan dan Pencurian Identitas
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Selasa, 12 November 2024 | 17:29 WIB
FTBI 2024 Jadi Upaya Melestarikan Bahasa Daerah di Jatim
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Jumat, 8 November 2024 | 03:03 WIB
Kampung Tematik: Wujud Pengembangan Ekonomi Sirkular Berkelanjutan di Surabaya
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Kamis, 7 November 2024 | 17:15 WIB
Diskominfo Jatim Gelar Rapat Evaluasi Penilaian Kesadaran Keamanan Informasi