Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) terus mendorong transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah melalui inovasi SIMPA. - Foto: Mc.Balangan
Paringin, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) mempercepat proses pengendalian anggaran daerah melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Pergeseran Anggaran (SIMPA).
Inovasi digital ini berhasil memangkas waktu verifikasi usulan pergeseran anggaran dari rata-rata tujuh hari kerja menjadi 2,5 hari kerja atau lebih cepat sekitar 64 persen.
SIMPA merupakan aplikasi digital yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengendalian proses pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Inovasi yang digagas Kepala Bidang Anggaran BPKPAD Kabupaten Balangan, Rizani Rahman, tersebut hadir sebagai solusi atas proses pengusulan dan verifikasi pergeseran anggaran yang sebelumnya masih dilakukan secara manual, menggunakan dokumen fisik, dan membutuhkan waktu relatif lama.
Melalui SIMPA, seluruh tahapan pengusulan, verifikasi, persetujuan, hingga pemantauan pergeseran anggaran dapat dilakukan secara digital dalam satu sistem terintegrasi.
Aplikasi ini dilengkapi sejumlah fitur, antara lain dasbor pemantauan secara waktu nyata (real-time), penyaringan usulan berdasarkan ketentuan regulasi, rekam jejak audit digital (audit trail), serta pengaturan periode pengajuan (window period). Fitur tersebut dirancang untuk meningkatkan ketertiban administrasi sekaligus memperkuat pengendalian anggaran.
Rizani Rahman mengatakan, pengembangan SIMPA tidak sekadar mengubah proses administrasi manual menjadi digital, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian agar pengelolaan anggaran berjalan lebih tertib dan sesuai ketentuan.
“SIMPA kami kembangkan bukan sekadar untuk mengubah proses administrasi manual menjadi digital, tetapi sebagai instrumen pengendalian agar setiap usulan pergeseran anggaran dapat diproses secara lebih cepat, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Rizani, Kamis (5/11/2026).
Ia menambahkan, aplikasi tersebut memungkinkan perangkat daerah memantau perkembangan usulan secara langsung. Sementara itu, BPKPAD dapat melakukan verifikasi dan pengendalian anggaran secara lebih efektif.
Menurut Rizani, penerapan SIMPA juga diharapkan mendorong perangkat daerah lebih cermat dalam menyusun perencanaan anggaran.
“Harapan kami, SIMPA tidak hanya mempercepat pelayanan administrasi, tetapi juga mendorong perangkat daerah agar semakin cermat menyusun perencanaan anggaran. Ke depannya, diharapkan dapat mengubah paradigma dan budaya kerja dalam pelaksanaan APBD, sehingga konsistensi dari perencanaan sampai pelaksanaan anggaran selalu terjaga,” ujarnya.
SIMPA mulai diterapkan pada Juli 2026 setelah melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengembangan aplikasi, uji coba, penyusunan pedoman teknis, hingga sosialisasi kepada perangkat daerah.
Hasil evaluasi awal menunjukkan sejumlah capaian positif. Selain memangkas waktu verifikasi hingga sekitar 64 persen, penerapan SIMPA juga mampu mengurangi beban administratif petugas verifikator hingga 40 persen. Tingkat kepuasan pengguna tercatat mencapai 87 persen dengan kategori sangat baik.
Dari sisi penggunaan, sebanyak tujuh perangkat daerah telah memanfaatkan aplikasi tersebut pada tahap awal. Capaian ini melampaui target uji coba yang ditetapkan sebanyak lima perangkat daerah. Sementara itu, tingkat ketersediaan sistem selama periode implementasi mencapai 99,5 persen.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPKPAD Kabupaten Balangan, Kamrani, mengatakan pengembangan SIMPA merupakan bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, keberadaan aplikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta mewujudkan proses penganggaran yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Kami sangat mendukung hadirnya SIMPA sebagai bentuk komitmen BPKPAD dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola keuangan daerah. Inovasi ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan proses penganggaran yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Kamrani.
Ia menegaskan, keberhasilan sebuah inovasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya aplikasi, tetapi juga oleh manfaat nyata yang dihasilkan bagi organisasi dan penggunanya.
“Kami berharap SIMPA dapat terus disempurnakan dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh perangkat daerah. Keberhasilan sebuah inovasi tidak hanya diukur dari tersedianya aplikasi, tetapi juga dari manfaat nyata, peningkatan kinerja aparatur, serta kontribusinya terhadap pengelolaan APBD yang semakin berkualitas dan bertanggung jawab,” katanya.
Ke depan, BPKPAD Kabupaten Balangan akan melanjutkan pengembangan SIMPA melalui penyempurnaan fitur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), perluasan cakupan pengguna, serta penguatan integrasi dengan sistem pengelolaan keuangan daerah lainnya.
Pengembangan tersebut diharapkan dapat menjadikan SIMPA sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pengendalian fiskal daerah, meminimalkan pergeseran anggaran yang tidak diperlukan, serta mendukung pengambilan keputusan penganggaran berbasis data.
Penerapan SIMPA menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Balangan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses administrasi, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBD.(MC Balangan/el/eyv)
