Gubernur Ria Norsan menyampaikan bahwa potensi usaha perikanan melalui fasilitas tersebut cukup besar
Bengkayang, InfoPublik – Usai mengunjungi Kampung Nelayan Sungai Soga, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, melanjutkan kunjungan kerja dengan meninjau fasilitas penyimpanan beku (cold storage) di Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Sabtu (31/10/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung potensi sektor kelautan dan perikanan di wilayah pesisir Bengkayang, khususnya komoditas sotong (Sepia spp.) dan ikan yang memiliki peluang untuk menembus pasar internasional.
Dalam kunjungan itu, Gubernur melihat langsung operasional fasilitas cold storage milik pengusaha lokal, Edi. Fasilitas tersebut menampung berbagai hasil tangkapan laut, terutama sotong dan sejumlah jenis ikan yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Berdasarkan keterangan pengelola, kapasitas ekspor mandiri melalui fasilitas tersebut diperkirakan mencapai 100 hingga 200 ton per tahun. Sementara itu, permintaan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan luar daerah mencapai hampir 300 ton per tahun.
Saat ini, perusahaan tersebut tengah melengkapi persyaratan ekspor secara mandiri, termasuk pengurusan Sertifikat HACCP dan nomor registrasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk memenuhi ketentuan ekspor ke Vietnam.
Selama ini, kegiatan ekspor produk perikanan tersebut masih dilakukan melalui perusahaan eksportir lain yang telah memiliki kelengkapan persyaratan dan legalitas ekspor.
Dengan terpenuhinya persyaratan tersebut, perusahaan diharapkan dapat melakukan kegiatan ekspor secara mandiri sehingga pengiriman produk perikanan nantinya dapat dilakukan langsung melalui Terminal Kijing di Kalimantan Barat, tanpa harus melalui Jakarta.
Gubernur Ria Norsan menyampaikan bahwa potensi usaha perikanan melalui fasilitas tersebut cukup besar. Hasil tangkapan nelayan pesisir Bengkayang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, tetapi juga memiliki peluang untuk dipasarkan ke luar negeri.
“Ini menunjukkan bahwa potensi perikanan kita cukup besar. Kapasitas ekspornya bisa mencapai 100 sampai 200 ton per tahun, sedangkan permintaan pasar domestik dan luar daerah hampir 300 ton per tahun. Ini merupakan peluang ekonomi yang harus terus kita kembangkan,” ungkap Ria Norsan.
Ia menjelaskan, selama ini pengiriman sejumlah produk perikanan untuk tujuan ekspor masih harus melalui jalur perantara atau transit melalui Jakarta. Kondisi tersebut diharapkan dapat berubah seiring dengan terpenuhinya persyaratan ekspor mandiri oleh perusahaan serta optimalisasi pemanfaatan Terminal Kijing.
“Saya berharap setelah perusahaan ini memiliki persyaratan ekspor sendiri, pengiriman produknya tidak perlu lagi melalui Jakarta, tetapi bisa langsung melalui Terminal Kijing. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap membantu dari sisi regulasi dan koordinasi dengan instansi terkait agar proses ini dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.
Menurut Gubernur, pemanfaatan Terminal Kijing sebagai jalur ekspor langsung akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Selain meningkatkan efisiensi distribusi dan daya saing produk perikanan lokal, aktivitas ekspor tersebut juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Barat melalui tumbuhnya aktivitas ekonomi dan usaha pendukung di daerah.
Karena itu, ia mendorong agar potensi kelautan dan perikanan daerah dapat dikelola secara optimal, didukung kemudahan perizinan, infrastruktur penyimpanan, serta akses distribusi yang semakin terbuka ke pasar internasional.
Selain mendorong pengembangan usaha perikanan dan ekspor, Gubernur juga menekankan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para nelayan dan pekerja sektor perikanan, mengingat pekerjaan tersebut memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi, terutama saat beraktivitas di laut.
Untuk itu, Gubernur mendorong BPJS Ketenagakerjaan agar lebih proaktif melakukan sosialisasi langsung kepada para nelayan dan pekerja sektor perikanan mengenai pentingnya kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk manfaat perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan santunan bagi ahli waris.
“Saya minta BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan sosialisasi kepada para nelayan dan pekerja sektor perikanan agar mereka memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial. Pekerjaan di laut memiliki risiko yang cukup tinggi. Jika terjadi kecelakaan kerja atau hal yang tidak diinginkan, setidaknya keluarga atau ahli waris mendapatkan perlindungan melalui manfaat jaminan sosial,” tegasnya.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, Suhuri Aly, menyatakan kesiapan dan dukungannya untuk menindaklanjuti arahan Gubernur melalui sosialisasi kepada para nelayan dan pekerja sektor perikanan.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kepesertaan pekerja sektor perikanan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga mereka memperoleh perlindungan terhadap berbagai risiko pekerjaan, termasuk kecelakaan saat melaut.
Melalui pengembangan fasilitas penyimpanan dingin, penguatan persyaratan ekspor, pemanfaatan Terminal Kijing, serta perlindungan sosial bagi nelayan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap potensi kelautan dan perikanan Bengkayang dapat berkembang menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.(Rfa/ica)
