Kalbar Masuk Nominasi IGA 2026, Inovasi Pelayanan Publik Jadi Fokus Penilaian
Pontianak, InfoPublik – Kalimantan Barat (Kalbar) masuk dalam nominasi Innovative Government Award (IGA) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pencapaian itu menempatkan Kalbar sebagai salah satu dari 57 pemerintah daerah yang mengikuti tahapan penilaian inovasi pemerintahan daerah tingkat nasional.
Masuknya Kalbar dalam nominasi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan inovasi daerah mulai mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat
Dari total 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi di Indonesia, masuknya Kalbar dalam nominasi IGA 2026 menjadi capaian tersendiri dalam pengembangan inovasi daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan pelayanan publik dan menjawab berbagai persoalan di tengah masyarakat.
Dalam tahapan penilaian tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memaparkan perkembangan dan capaian inovasi daerah secara daring dari Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (5/11/2026).
Pemaparan tersebut dinilai oleh dewan juri yang terdiri dari unsur Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat, Metro TV, dan Tribunnews.
Masuknya Kalimantan Barat dalam nominasi IGA 2026 mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang inovatif dan komunikatif. Sebab, inti kepemimpinan pemerintahan tidak hanya terletak pada kemampuan merumuskan kebijakan, tetapi juga bagaimana menghadirkan inovasi dan membangun komunikasi yang efektif agar setiap program dapat dipahami, melibatkan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kedua aspek tersebut menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan tiga fungsi utama pemerintahan, yakni fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
Fungsi pelayanan diwujudkan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan publik. Fungsi pembangunan diarahkan pada upaya menghadirkan solusi atas berbagai persoalan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara fungsi pemberdayaan dilakukan dengan memperkuat kapasitas, membuka ruang partisipasi, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.
Gubernur Ria Norsan menyampaikan bahwa masuknya Kalimantan Barat dalam nominasi IGA 2026 merupakan capaian sekaligus motivasi untuk terus memperkuat budaya inovasi di lingkungan pemerintahan.
“Masuknya Kalimantan Barat dalam nominasi IGA 2026 merupakan sebuah capaian sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperkuat budaya inovasi di lingkungan pemerintahan. Namun, yang paling penting bukan sekadar penghargaan, melainkan bagaimana inovasi yang dikembangkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Berdasarkan data tahun 2026, Kalimantan Barat telah mencatat sebanyak 76 inovasi daerah. Dari jumlah tersebut, 67 inovasi atau 88,16 persen telah memasuki tahap penerapan, enam inovasi atau 7,89 persen berada pada tahap inisiatif, dan tiga inovasi atau 3,95 persen masih dalam tahap uji coba. Sementara berdasarkan jenisnya, 53,95 persen merupakan inovasi digital dan 46,05 persen inovasi non-digital.
Dua inovasi unggulan yang dipaparkan dalam penilaian IGA 2026 adalah GERAI-KU dan SIDEKAP. Keduanya dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat pada sektor pangan dan pelayanan kesehatan.
GERAI-KU merupakan inovasi yang dikembangkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap komoditas pangan, khususnya telur dan daging ayam, melalui mekanisme pemasaran yang menghubungkan peternak atau produsen secara langsung dengan konsumen. Skema ini bertujuan memangkas rantai distribusi, memberikan kepastian harga bagi peternak, sekaligus menghadirkan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Selain mendukung pengendalian inflasi dan stabilisasi pasokan pangan, GERAI-KU juga menjadi sarana pengembangan UMKM peternakan serta mendukung pelaksanaan pasar murah.
Implementasi GERAI-KU selama Januari hingga Oktober 2026 telah memfasilitasi distribusi produk sebanyak 91.968,34 kilogram dengan nilai transaksi mencapai Rp2,57 miliar. Dari kegiatan tersebut, manfaat ekonomi yang diterima konsumen tercatat sebesar Rp514,4 juta. Volume produk yang difasilitasi juga meningkat 90,7 persen dibandingkan tahun 2025.
Pengembangan GERAI-KU didukung kolaborasi berbagai pihak, mulai dari Bank Indonesia, TNI AU, perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, komunitas, hingga peternak. Inovasi ini bahkan telah direplikasi di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Ketapang untuk memperluas jangkauan manfaatnya.
Sementara itu, SIDEKAP atau Sistem Pelaporan Insiden Terintegrasi dikembangkan untuk meningkatkan keselamatan pasien serta kualitas pelayanan kesehatan.
SIDEKAP menjadi solusi atas sistem pelaporan insiden keselamatan pasien yang sebelumnya masih dilakukan secara manual dan berbasis kertas. Melalui sistem digital ini, proses pelaporan, verifikasi, analisis, hingga tindak lanjut insiden dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan terdokumentasi.
Sistem ini menerapkan tiga prinsip utama, yaitu No Name, No Shame, dan No Blame. Prinsip tersebut memberikan ruang bagi tenaga kesehatan untuk melaporkan insiden tanpa khawatir terhadap identitas, stigma, maupun upaya saling menyalahkan. Dengan demikian, pelaporan lebih diarahkan pada pembelajaran dan perbaikan sistem pelayanan kesehatan.
SIDEKAP dilengkapi sejumlah fitur, antara lain pelaporan daring, verifikasi dan penilaian insiden, analisis akar masalah (Root Cause Analysis), pemberian rekomendasi, pemantauan, serta dashboard perkembangan laporan secara real time.
Dari sisi implementasi, jumlah laporan melalui SIDEKAP menunjukkan peningkatan. Pada 2024 tercatat 89 laporan, meningkat menjadi 204 laporan pada 2025. Sementara pada periode Januari hingga Juni 2026, jumlah laporan mencapai 392.
Peningkatan jumlah laporan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun budaya keselamatan pasien, mendorong keterbukaan tenaga kesehatan dalam melaporkan insiden, serta memperkuat manajemen risiko di fasilitas pelayanan kesehatan.
Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa inovasi dan komunikasi merupakan dua hal penting dalam kepemimpinan pemerintahan. Inovasi harus mampu menghasilkan solusi, sedangkan komunikasi memastikan kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami serta melibatkan masyarakat.
Keberlanjutan inovasi daerah juga diperkuat melalui integrasi inovasi ke dalam indikator kinerja RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2029 dan indikator kinerja utama perangkat daerah. Selain itu, Pemprov Kalbar mengembangkan website SARIVA KALBAR sebagai sarana informasi berbagai inovasi perangkat daerah serta membangun forum diskusi untuk mendukung pembinaan dan pengembangan inovasi.
Gubernur berharap seluruh perangkat daerah terus mengembangkan inovasi yang berkelanjutan, memiliki dampak terukur, serta dapat direplikasi untuk memperluas manfaat bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan inovasi tidak berhenti pada tahap penciptaan atau penilaian, tetapi terus dikembangkan, diterapkan, dan direplikasi agar manfaatnya semakin luas. Karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk membangun pemerintahan yang adaptif, solutif, dan semakin dekat dengan masyarakat,” pungkasnya.
Melalui pengembangan berbagai inovasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengakselerasi pembangunan, serta mendorong pemberdayaan masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. (Rfa/ica)
