Pendampingan tim Satgas PUG Boalemo dalam verifikasi lapangan Ppenghargaan Parahita Ekapraya (PPE). (foto Fahmi)
Boalemo, InfoPublik - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PPPA-PMD) Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman, menegaskan pengarusutamaan gender (PUD) tidak boleh dipahami sebatas pemenuhan dokumen atau kegiatan administratif.
PUG harus menjadi pendekatan dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.
“Pengarusutamaan Gender harus tercermin dalam kebijakan, program, dan penganggaran perangkat daerah. Kita ingin memastikan bahwa kebutuhan, pengalaman, serta permasalahan yang dihadapi perempuan dan laki-laki dapat dipertimbangkan secara proporsional sehingga manfaat pembangunan dirasakan secara adil,” kata Yana Suleman saat mendampingi tim Satgas PUG Boalemo dalam verifikasi lapangan penghargaan Parahita Ekapraya (PPE)," kata Yana, Sabtu (24/10/2026).
Menurut Yana, pendampingan itu merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap upaya penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di kabupaten/kota, khususnya dalam memastikan pembangunan daerah dilaksanakan secara responsif gender, inklusif, dan berorientasi pada kesetaraan serta keadilan bagi perempuan dan laki-laki.
Penghargaan Parahita Ekapraya merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah atas komitmen serta pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan. Proses verifikasi menjadi momentum penting untuk melihat kesesuaian antara komitmen kebijakan, kelembagaan, perencanaan dan penganggaran, serta implementasi program pembangunan yang responsif gender.
Dalam kegiatan tersebut, pendampingan Pemerintah Provinsi Gorontalo diarahkan untuk memperkuat kesiapan Tim Satgas PUG Kabupaten Boalemo dalam menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan PUG.
Penguatan PUG membutuhkan kerja bersama seluruh perangkat daerah, didukung oleh kelembagaan yang berfungsi efektif, ketersediaan data terpilah, analisis gender, serta penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Dalam pelaksanaannya, dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) perlu menjadi instrumen untuk memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran benar-benar menjawab kesenjangan gender yang teridentifikasi.
Bagi Kabupaten Boalemo, proses verifikasi ini juga menjadi kesempatan untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah serta meningkatkan kualitas implementasi PUG secara berkelanjutan. Komitmen pimpinan daerah, peran aktif Satgas PUG, dan dukungan perangkat daerah menjadi faktor penting agar perspektif gender terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas PPPA-PMD terus mendorong penguatan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota agar pelaksanaan PUG tidak berhenti pada proses penilaian, tetapi menjadi bagian dari tata kelola pembangunan daerah yang berkeadilan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Melalui pendampingan ini, diharapkan Kabupaten Boalemo semakin memperkuat komitmen dan kualitas pelaksanaan PUG serta menjadikan momentum Penghargaan Parahita Ekapraya Tahun 2026 sebagai pendorong perbaikan nyata dalam mewujudkan kesetaraan gender di Provinsi Gorontalo. (mcgorontaloprov/fahmi)
