Khatam Al-Qur’an bersama sebagai ikhtiar membangun etos kerja yang berlandaskan nilai-nilai religius, disiplin, dan tanggung jawab. (foto PPID)
Bone Bolango, InfoPublik – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, menyerahkan Surat Perjanjian Kerja kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW), Jumat (23/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Musala DKP diawali dengan khatam Al-Qur’an bersama sebagai ikhtiar membangun etos kerja yang berlandaskan nilai-nilai religius, disiplin, dan tanggung jawab.
Kegiatan tersebut dihadiri seluruh PPPK PW, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta ASN di lingkungan DKP Provinsi Gorontalo dan UPTD. Pelaksanaan kegiatan pada hari Jumat dan diawali dengan khatam Al-Qur’an diharapkan menjadi momentum yang membawa keberkahan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Aryanto menegaskan, surat perjanjian kerja yang diserahkan bukanlah hadiah, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Ia mengingatkan, status tersebut melekat dengan kewajiban untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.
“Surat perjanjian kerja ini bukan hadiah, tetapi amanah dan tanggung jawab. Status ini juga tidak bersifat mutlak. Apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, konsekuensinya dapat berupa pengakhiran hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Aryanto.
Ia juga menekankan pentingnya disiplin sebagai fondasi utama dalam membangun kinerja dan integritas aparatur. Menurutnya, kedisiplinan yang diterapkan secara konsisten akan mendorong terbentuknya budaya kerja yang profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil.
Selain disiplin, Aryanto mengingatkan seluruh pegawai agar tidak bersikap apatis dan senantiasa mampu beradaptasi dengan perubahan. Etika birokrasi harus tetap dijaga, termasuk kemampuan menempatkan diri sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya responsibilitas, khususnya bagi pegawai yang bertugas di lapangan, agar setiap pekerjaan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab.
“Jangan apatis terhadap perubahan. Kita harus terus belajar, menyesuaikan diri, menjaga etika birokrasi, serta memahami posisi dan tanggung jawab masing-masing. Terutama yang bertugas di lapangan, harus responsif terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala DKP juga membuka ruang diskusi seluas-luasnya bagi PPPK PW untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, maupun berbagai hal yang menjadi perhatian mereka.
Ruang dialog itu diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara pimpinan dan pegawai, sekaligus menjadi sarana untuk mencari solusi atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.(mcgorontaloprov/ppid)
