Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo saat melakukan audiensi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (foto Yanto)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo melakukan audiensi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk meningkatkan kinerja organisasi dan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, Kamis (22/10/2026).
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, bersama Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta, serta sejumlah pejabat struktural dan fungsional. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo bersama jajaran.
Pertemuan ini menjadi ruang koordinasi dan konsultasi bagi DKP untuk memperoleh arahan terkait penguatan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Aryanto, menyampaikan bahwa audiensi merupakan bagian dari mitigasi risiko dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar pertimbangan yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami ingin memastikan setiap langkah dan kebijakan yang diambil memiliki landasan yang jelas, baik dari sisi regulasi, administrasi, maupun tata kelola keuangan dan aset daerah. Karena itu, konsultasi dengan BPKP menjadi bagian penting dari upaya kami mengidentifikasi potensi risiko sejak dini, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Aryanto.
Sejumlah aspek strategis menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut, terutama pentingnya memastikan setiap pelaksanaan program dan kegiatan didukung administrasi yang tertib, pengelolaan keuangan yang akuntabel, serta pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
DKP Provinsi Gorontalo berupaya memperkuat langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan perhatian agar pengelolaan program, keuangan, dan aset daerah dapat berjalan lebih efektif dan terukur. (mcgorontaloprov/yanto)
