Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Tahun 2026. Foto: Mc.Banjarbaru
Banjarbaru, InfoPublik – Pemerintah Kota Banjarbaru mendorong perluasan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Upaya tersebut menjadi salah satu perhatian Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIExpo Convention Centre, Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama unsur pemerintah terkait itu turut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, jajaran kementerian dan lembaga, pimpinan OJK, kepala daerah, serta perwakilan industri jasa keuangan dari berbagai wilayah Indonesia.
Rakornas tersebut menjadi forum untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dengan lembaga jasa keuangan dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan formal, meningkatkan literasi keuangan, serta membuka peluang pembiayaan produktif bagi pelaku usaha dan masyarakat.
Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby menilai, perluasan akses keuangan perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam membuka peluang usaha, memperkuat UMKM, dan mendorong kemandirian ekonomi keluarga.
“Keikutsertaan kami dalam Rakornas ini menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi dan mempelajari berbagai kebijakan serta program perluasan akses keuangan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat Banjarbaru. Harapannya, akses pembiayaan semakin terbuka, literasi keuangan meningkat, dan semakin banyak pelaku UMKM yang mampu mengembangkan usahanya,” ujarnya.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Pembentukan lembaga ini diarahkan untuk memperkuat kebijakan di bidang keuangan, termasuk mendorong peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga.
Presiden juga menyerahkan secara simbolis kredit atau pembiayaan produktif senilai Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur selama periode Agustus–Oktober 2026. Pembiayaan tersebut menyasar berbagai kelompok usaha produktif, termasuk pelaku UMKM, petani, nelayan, dan wirausaha lainnya.
Rakornas turut membahas perkembangan pembentukan 552 TPAKD yang telah mencakup seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Keberadaan tim tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor sehingga layanan keuangan dan akses pembiayaan semakin mudah dijangkau masyarakat.
Bagi Pemerintah Kota Banjarbaru, hasil Rakornas menjadi salah satu referensi untuk memperkuat koordinasi TPAKD dengan OJK, perbankan, lembaga jasa keuangan, dan perangkat daerah terkait. Langkah ini difokuskan pada perluasan akses pembiayaan UMKM, peningkatan literasi keuangan, serta pengembangan ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, Pemkot Banjarbaru berharap akses keuangan tidak hanya menjadi layanan formal, tetapi juga mampu membuka peluang usaha, meningkatkan produktivitas, dan mendukung kesejahteraan masyarakat.
Upaya ini sejalan dengan visi Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil, Sejahtera), dengan harapan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas hingga tingkat keluarga.
(Yds/MedCenBJB)
