Pemerintah Kalurahan Sardonoharjo menetapkan pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan penguatan ketahanan pangan sebagai tiga prioritas utama dalam rancangan RKPKal 2027 yang disepakati melalui Musrenbangkal pada Rabu (30/9/2026).
SLEMAN, InfoPublik – Pemerintah Kalurahan Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik, Sleman, memantapkan arah kebijakan strategis untuk tahun depan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) guna menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2027.
Digelar di Aula Kalurahan setempat pada Rabu (30/9/2026), forum partisipatif ini secara aklamasi menyepakati tiga pilar utama pembangunan, yakni pemberdayaan masyarakat, percepatan pengentasan kemiskinan, serta penguatan ketahanan pangan.
Forum krusial ini turut dihadiri oleh Panewu Ngaglik Edi Wibowo, jajaran Forkopim Kapanewon, perwakilan lembaga kalurahan, hingga pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Lurah Sardonoharjo, Harjuno Wiwoho, menegaskan, perumusan prioritas tersebut merupakan hasil serapan aspirasi langsung dari masyarakat yang diselaraskan secara presisi dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal).
“Musrenbangkal menjadi forum penting untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan dalam RPJMKal,” ujar Harjuno.
Ia memaparkan, alokasi program pada 2027 akan lebih dititikberatkan pada penyaluran bantuan dan pengembangan usaha rintisan.
Orientasi kebijakan ini didesain tidak sekadar untuk memberikan stimulus jangka pendek, melainkan demi menumbuhkan kemandirian serta kesejahteraan ekonomi warga yang berkesinambungan.
Sejalan dengan komitmen tersebut, Panewu Ngaglik, Edi Wibowo, mengingatkan seluruh peserta musyawarah agar tahapan perencanaan yang dipaparkan oleh Ulu-Ulu Anang Setiawan terus dikawal kelanjutannya.
“Penyusunan RKPKal merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan yang harus selaras dengan kebutuhan masyarakat,” tegas Edi.
Usai sesi penjaringan usulan lintas sektoral, forum ditutup dengan penandatanganan berita acara yang disetujui langsung oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan.
Melalui pedoman partisipatif yang inklusif ini, Pemkal Sardonoharjo meyakini eksekusi RKPKal 2027 kelak akan bergulir secara lebih terarah, tepat sasaran, dan sanggup menjawab urgensi ketahanan ekonomi masyarakat. (MC Kab. Sleman / KIM DSN Ngaglik / Egi Prayoga)
