Dewan Pendidikan Gresik Perkuat Kolaborasi dan Akses Pendidikan
Gresik, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Gresik memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Gresik periode 2026–2031. Sebanyak 11 anggota dari berbagai latar belakang akan berperan sebagai ruang bersama untuk menyerap aspirasi, mengidentifikasi persoalan, dan memberikan masukan terhadap kebijakan pendidikan daerah. Kepengurusan baru tersebut dikukuhkan di Ruang Putri Cempo, Kantor Bupati Gresik, Senin (28/9/2026).
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan tantangan pendidikan semakin kompleks sehingga pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri. Kolaborasi dengan Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, DPRD, sekolah, guru, orang tua, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan kebijakan menjawab kebutuhan di lapangan.
“Dewan Pendidikan ini menjadi bagian penting dalam upaya kita meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Gresik. Kita ingin guru-guru semakin berkualitas, begitu juga dengan anak-anak kita,” ujar Fandi.
Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan perlu berjalan beriringan antara kemampuan akademik dan pembentukan karakter. Sebagai daerah yang dikenal dengan identitas kota santri, Gresik perlu menjaga kekuatan spiritual dan budaya lokal, sekaligus mendorong penguasaan matematika dan bahasa asing. “Gresik ini kota santri. Karena itu harus kokoh spiritualnya, tetapi juga tetap jago matematika, jago bahasa,” katanya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemkab Gresik ialah memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pemkab Gresik menyiapkan sejumlah strategi, salah satunya melalui program Jaketku (Kejar Paketku) yang ditujukan untuk menjangkau anak yang tidak melanjutkan pendidikan melalui jalur formal.
Fandi mengatakan akses pendidikan juga perlu ditopang keberlanjutan dukungan anggaran. Di tengah efisiensi Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah daerah akan memprioritaskan belanja yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Karena itu, dukungan terhadap BOSDA dan insentif guru mulai jenjang PAUD hingga TK diupayakan tetap terjaga hingga 2027. “Di tengah efisiensi TKD, kita harus menentukan mana yang benar-benar superprioritas. Belanja yang bisa dikurangi kita kurangi, sehingga anggaran tetap bisa diarahkan ke hal-hal yang menjadi prioritas, termasuk pendidikan,” ujarnya.
Selain anggaran, peningkatan mutu pendidikan juga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana. Untuk sekolah negeri, kebutuhan tersebut dapat ditopang melalui APBD. Sementara bagi sekolah swasta, Pemkab Gresik bersama Dewan Pendidikan akan membahas bentuk dukungan yang sesuai.
Pengelolaan hibah pendidikan juga menjadi perhatian agar dukungan anggaran diberikan secara terukur, transparan, dan menghasilkan manfaat yang optimal bagi peserta didik.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Gresik periode 2026–2031, Sururi, mengatakan keberagaman latar belakang anggota menjadi modal untuk menghimpun perspektif yang lebih luas mengenai persoalan pendidikan.
Sebelas anggota Dewan Pendidikan berasal dari unsur organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, PGRI, pengawas sekolah, dunia usaha dan dunia industri, serta tokoh perempuan.
“Kami siap membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan pemerintah, sekolah, guru, orang tua, maupun masyarakat. Keberagaman ini menjadi modal bagi kami untuk menampung aspirasi dan mencari solusi pendidikan,” kata Sururi.
Ia mendorong agar komunikasi mengenai pendidikan tidak terbatas pada forum formal. Dialog yang lebih terbuka antara pemangku kepentingan dinilai dapat memunculkan gagasan dan solusi yang lebih dekat dengan persoalan nyata di sekolah dan masyarakat.
“Tidak harus selalu dalam forum formal. Kami membuka ruang untuk berdiskusi bersama. Mudah-mudahan dari komunikasi seperti itu muncul gagasan untuk kemajuan pendidikan Gresik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik menempatkan penguatan karakter sebagai salah satu isu strategis. Perubahan teknologi dan gaya hidup menghadirkan tantangan baru bagi peserta didik sehingga sekolah perlu memperkuat pendidikan karakter bersamaan dengan peningkatan kompetensi akademik.
Dengan pola kolaborasi tersebut, Dewan Pendidikan diharapkan tidak sekadar menjadi forum representasi masyarakat, tetapi menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membaca persoalan pendidikan, mengawal aspirasi, dan mendorong kebijakan yang berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran serta kesempatan belajar anak-anak Gresik.
