Kota Gorontalo, InfoPublik - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PPPA-PMD) Provinsi Gorontalo memperkuat kelembagaan data gender dan anak sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan yang responsif gender dan ramah anak.
Upaya tersebut telah diwujudkan melalui rapat pertemuan terkait Pengaktifan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi Gorontalo serta Early Warning System (EWS) Bullying, yang dilaksanakan di Ruangan Data Center Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo.
Kepala Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman, menyatakan penguatan data menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program perlindungan perempuan dan anak disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan yang nyata di lapangan.
“Data gender dan anak yang akurat, terintegrasi, dan mutakhir sangat penting sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan. Karena itu, penguatan Sistem Informasi Gender dan Anak perlu dilakukan secara bersama-sama lintas perangkat daerah agar data yang tersedia benar-benar dapat dimanfaatkan dalam pembangunan yang responsif gender dan ramah anak,” ujar Yana, Rabu (23/9/2026).
Menurutnya, keberadaan EWS Bullying juga diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat mekanisme pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi perundungan di lingkungan anak.
“Kita ingin membangun sistem yang tidak hanya mencatat data, tetapi juga mampu memberikan informasi yang dapat menjadi dasar untuk melakukan langkah pencegahan dan penanganan secara lebih cepat. EWS Bullying diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo, Arifandy Pelealu, menegaskan pengaktifan sistem tersebut membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, terutama perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan penyediaan maupun pemanfaatan data.
Ia menyampaikan bahwa integrasi data akan memudahkan pemerintah dalam memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi perempuan dan anak di Provinsi Gorontalo.
“Melalui pertemuan ini, kita mendorong adanya kesamaan pemahaman dan langkah teknis dalam pengaktifan sistem informasi gender dan anak serta EWS Bullying. Harapannya, sistem ini dapat berjalan secara optimal dan menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mendukung kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Gorontalo,” ungkap Arifandy.(mcgorontaloprov/Fahmi)
