Rapat koordinasi yang dipimpin staf ahli gubernur, Risjon Sunge, yang membahas Indeks perkembangan harga (IPH) tertinggi, Selasa (22/9/2026). (foto: mcgorontaloprov/ Gilang)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Kumperindag) Ishak salandra mengatakan bahwa instansinya sudah bersiap melaksanakan pasar murah ketika anggaran APBD perubahan sudah tersedia.
"Kegiatan operasi pasar murah bisa langsung action, terutama di wilayah yang mengalami Indeks perkembangan harga (IPH) tertinggi," kata Ishak Salandra saat mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin langsung staf ahli gubernur, Risjon Sunge, Selasa (22/9/2026).
Ishak juga menjelaskan saat ini Dinas Kumperindag terus melakukan monitoring dan supervisi harga di pasar rakyat di 6 Kabupaten/Kota setiap harinya, tentunya melalui petugas kontributor bidang perdagangan setempat, agar informasi tersebut bisa terus update.
Saat ini Indeks perkembangan harga (IPH) beberapa komoditas barang pokok di Provinsi Gorontalo, khususnya di wilayah Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Bone Bolango, masuk dalam range rangking tertinggi se-Indonesia.
Rakor inflasi yang sehari sebelumnya dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, menyampaikan perlu adanya upaya dari Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten yang bersangkutan, untuk segera menyusun langkah upaya mengantisipasi semakin tingginya IPH komoditi tersebut.
Beberapa komoditas yang masuk IPH tertinggi tersebut, diantaranya meliputi beras dan cabe rawit. Untuk cabe rawit di Kabupaten Boalemo, untuk wilayah pelosok sudah menembus harga Rp200.000/kg khusus untuk cabe rawit yang dipasok dari luar daerah, sementara untuk cabe rawit lokal pada harga Rp150.000/kg. Sementara untuk beras pada posisi harga Rp16.000/kg.
Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh staf ahli gubernur, Risjon Sunge meminta informasi langsung kepada Pemerintah Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Bone Bolango, dan didapatkan informasi bahwa upaya saat ini yang disiapkan diantaranya program operasi pasar murah, gelar pangan murah, dan untuk jangka menengahnya disiapkan program kerjasama antar daerah (KAD) dengan daerah pemasok. Bahkan oleh risjon menyampaikan, perlu adanya pengawalan secara langsung terkait prioritas penganggaran dalam rangka pengendalian IPH tersebut.
(mcgorontaloprov/gilang)
