Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain saat membuka kegiatan pertemuan reguler Komite Pengelolaan Bersama Perikanan (KPBP) Tuna. (Foto: Febri/GoTimes.id)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, mengatakan pengelolaan perikanan tidak dapat dilakukan secara parsial.
Menurut Aryanto, dibutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat nelayan, asosiasi, serta pihak terkait lainnya agar kebijakan yang dihasilkan dapat mempertimbangkan kondisi di lapangan.
“Yang hadir di sini adalah stakeholders perikanan yang lintas disiplin, lintas instansi. Saya berharap kita manfaatkan dengan baik,” kata Aryanto saat membuka pertemuan reguler Komite Pengelolaan Bersama Perikanan (KPBP) Tuna Provinsi Gorontalo, Rabu (23/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum bersama bagi pemerintah, asosiasi, nelayan, lembaga pendukung, serta pemangku kepentingan sektor perikanan untuk membahas berbagai persoalan dan arah pengelolaan sumber daya perikanan di Gorontalo.
Aryanto menyampaikan bahwa KPBP memiliki posisi penting karena mempertemukan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan peran dalam pengelolaan sumber daya perikanan.
Menurutnya, pembahasan mengenai perikanan saat ini tidak hanya menyangkut persoalan lokal, tetapi juga berkaitan dengan isu nasional dan global. Hal tersebut terutama karena sejumlah komoditas perikanan, seperti tuna, cakalang dan tongkol, memiliki wilayah ruaya yang luas.
Karena itu, Aryanto mendorong agar forum KPBP tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga dapat menghasilkan pemikiran dan rekomendasi strategis yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah.
Salah satu hal yang ditekankannya adalah pentingnya data dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Menurut Aryanto, kondisi stok ikan di laut tidak dapat diketahui hanya berdasarkan perkiraan, sehingga diperlukan sistem pendataan dan kajian yang lebih baik.
“Data ini menjadi hal yang pertama sekali menjadi sangat penting. Kalau datanya tidak bisa kita pegang, agak susah,” ujarnya.
Selain data, Aryanto mengingatkan pentingnya memperhatikan perubahan kondisi lingkungan laut. Perubahan suhu air laut dan perubahan ekosistem dapat memengaruhi rantai makanan serta keberadaan sumber daya ikan.
Karena itu, menurutnya, pengelolaan perikanan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga ekosistem laut.
“Ketika kita bicara perikanan, tidak boleh hanya berhenti pada soal ikan. Kita harus tetap kembangkan ceritanya pada ekosistemnya, pada habitatnya,” katanya.
Aryanto juga mengingatkan para pemangku kepentingan agar memperhatikan penataan aktivitas perikanan dan budidaya di wilayah pesisir. Penataan diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang yang berpotensi menimbulkan persoalan antarpelaku maupun antarwilayah.
Ia berharap para nelayan dan asosiasi dapat memahami pentingnya mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk dalam pengurusan perizinan kegiatan pemanfaatan ruang perairan.
Di sisi lain, Aryanto menyampaikan bahwa penggunaan teknologi pendukung bagi nelayan juga perlu mendapat perhatian. Menurutnya, perangkat pemantauan kapal tidak hanya bermanfaat dalam pengawasan aktivitas penangkapan, tetapi juga dapat membantu aspek keselamatan nelayan ketika menghadapi persoalan di laut.
Aryanto kemudian mengajak seluruh peserta menjadikan pertemuan KPBP sebagai momentum memperkuat koordinasi dan mencari solusi bersama terhadap berbagai tantangan yang dihadapi sektor perikanan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Yayasan MDPI yang terus mendukung penguatan tata kelola perikanan berbasis komunitas di Gorontalo.
Menurut Aryanto, penguatan kelembagaan dan kerja sama antarpemangku kepentingan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap arah pembangunan sektor agro-maritim yang menjadi bagian dari program Pemerintah Provinsi Gorontalo.
“Dengan semakin solidnya organisasi dan semakin bagus pengelolaan di depan, ini akan juga memberikan kontribusi terhadap program pengelolaan pemerintah Provinsi yang telah dikenalkan oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur,” tuturnya. (mcgoorntaloprov/ppid)
