Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Timur membekali 40 relawan dari PMI kabupaten/kota se-Jawa Timur melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Manajemen Tanggap Darurat Bencana (MTDB). - Foto: Mc.Jatim
Surabaya, InfoPublik– Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Timur membekali 40 relawan dari PMI kabupaten/kota se-Jawa Timur melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Manajemen Tanggap Darurat Bencana (MTDB). Kegiatan yang berlangsung selama sepekan tersebut ditutup secara resmi di Diklat PMI Gresik.
Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PMI Jawa Timur, Budi Supriyanto dalam keterangan tertulis, Minggu (20/9/2026) mengatakan berakhirnya rangkaian pelatihan bukan berarti berakhirnya tanggung jawab peserta.
Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama diklat menjadi bekal untuk menjalankan tugas kemanusiaan di wilayah masing-masing.
“Berakhirnya pelatihan ini bukan berakhir dari kegiatan, tapi merupakan bagian dari awal tanggung jawab teman-teman sebagai relawan dalam rangka menangani bencana yang akan datang,” ujar Budi.
Menurutnya, bencana dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga relawan PMI dituntut selalu siap dengan kemampuan yang memadai. Jawa Timur memiliki beragam potensi ancaman bencana, mulai banjir, kekeringan, tanah longsor, gempa bumi hingga erupsi. Selain menghadapi bencana alam, relawan PMI juga harus mampu merespons berbagai kejadian yang membutuhkan pertolongan dan pelayanan kemanusiaan.
Budi menekankan, kemampuan manajemen menjadi salah satu aspek penting dalam situasi tanggap darurat. Personel PMI harus mampu memahami kondisi lapangan, melakukan kajian cepat, menentukan kebutuhan, menyusun skala prioritas, mengelola sumber daya, serta membangun koordinasi dengan berbagai pihak.
“Hal yang paling penting adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat terdampak dapat memberikan pelayanan yang efektif sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan,”jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penanganan bencana membutuhkan kerja sama lintas pihak. PMI tidak dapat bekerja sendiri, sehingga koordinasi dan komunikasi, termasuk antarpengurus PMI kabupaten dan kota, diperlukan agar respons di lapangan dapat berjalan cepat, tepat, aman, dan terkoordinasi.
Budi selanjutnya meminta peserta meneruskan pengetahuan yang diperoleh selama diklat kepada staf dan relawan di daerah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana di lingkungan PMI.
“Bagikan ilmu dan pengalaman yang diperoleh kepada rekan-rekan staf di kabupaten dan kota maupun relawan lainnya, sehingga kapasitas penanggulangan bencana PMI di seluruh Jawa Timur dapat semakin kuat dan solid,”tambahnya.
Diklat MTDB sekaligus menjadi bagian dari upaya PMI Jawa Timur meningkatkan kesiapsiagaan dan kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi kondisi kebencanaan.
Budi menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan semangat dan kesungguhan. Ia berharap kompetensi yang diperoleh dapat diterapkan dan dikembangkan dalam pelayanan kemanusiaan di wilayah masing-masing. (MC Prov Jatim /hjr/eyv)
