(Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, membuka Financial Expo dan Puncak Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2026 di Pekanbaru Xchange Mall. (Istimewa)
Pekanbaru, InfoPublik — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan industri jasa keuangan untuk memperluas akses pembiayaan produktif bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat membuka Financial Expo dan Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Pekanbaru Xchange Mall, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Minggu (25/10/2026).
SF Hariyanto mengatakan perluasan akses layanan keuangan harus memberikan dampak langsung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itu, penyaluran pembiayaan perlu diikuti pendampingan usaha dan perluasan akses pemasaran agar pelaku UMKM dapat berkembang.
“Pemerintah daerah membutuhkan dukungan OJK, perbankan, dan seluruh industri jasa keuangan untuk memperkuat ekonomi riil. Kita berharap pembiayaan, pendampingan usaha, dan akses pemasaran dapat berjalan bersama sehingga semakin banyak usaha berkembang dan lapangan kerja tercipta,” ucap SF.
Menurutnya, kerja sama pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan menjadi salah satu langkah untuk memperkuat sektor ekonomi produktif sekaligus memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat.
SF menjelaskan, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memiliki peran penting dalam mengoordinasikan berbagai program perluasan akses layanan keuangan di Riau.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah berharap masyarakat dan pelaku UMKM semakin mudah memperoleh layanan keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan usaha masing-masing.
Selain memperluas pembiayaan, Pemprov Riau juga mendorong kemudahan perizinan, sertifikasi produk, pengembangan kemitraan, dan akses pemasaran untuk meningkatkan daya saing UMKM.
“Upaya memperluas akses keuangan harus disertai dukungan nyata bagi pelaku usaha, mulai dari kemudahan perizinan hingga peluang kemitraan dan pemasaran. Saya berharap kerja sama ini terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.
SF berharap penguatan akses pembiayaan dan pendampingan usaha dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, serta membuka peluang kerja baru.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Riau, Moh Fredly Nasution, mengatakan Bulan Inklusi Keuangan merupakan agenda nasional yang melibatkan OJK, Bank Indonesia, Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK), serta berbagai pemangku kepentingan.
Kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi sekaligus pengenalan produk dan layanan keuangan formal kepada masyarakat, mulai dari tabungan, pembiayaan, hingga layanan pembayaran.
“Bulan Inklusi Keuangan menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Kami berharap masyarakat dapat mengenal layanan yang tersedia dan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masing-masing,” kata Fredly.
Menurutnya, perluasan inklusi keuangan perlu diimbangi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap manfaat, risiko, serta penggunaan produk dan layanan keuangan secara tepat.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan perbankan dan lembaga keuangan lainnya, tetapi juga dapat memanfaatkannya untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif.
Fredly menambahkan, kerja sama antara pemerintah, industri jasa keuangan, dan masyarakat perlu terus diperkuat untuk memperluas kesempatan memiliki rekening serta mengakses layanan keuangan formal.
“Kami berharap momentum ini semakin memperkuat komitmen bersama untuk menghadirkan akses keuangan yang merata dan mendorong ekonomi yang berdaya. Kolaborasi pemerintah, industri jasa keuangan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan yang lebih luas,” pungkasnya.
