Pertemuan Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar dengan Tim Mabes TNI di ruang kerja Bupati Kepulauan Meranti, Kamis (17/9/2026).
Selatpanjang, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, bersama Markas Besar (Mabes) TNI memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui deteksi dini, kesiapsiagaan personel, edukasi masyarakat, dan pengelolaan lahan.
Upaya tersebut menjadi perhatian dalam pertemuan Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar dengan Tim Mabes TNI di ruang kerja Bupati Kepulauan Meranti, Kamis (17/9/2026).
Asmar mengatakan kondisi geografis Meranti sebagai daerah kepulauan menjadi tantangan dalam mobilisasi personel dan peralatan ketika terjadi karhutla. Sebagian wilayah hanya dapat dijangkau melalui jalur laut sehingga penanganan kebakaran membutuhkan waktu lebih panjang.
"Untuk penanganan segala macam kejadian kebakaran itu agak lamban kita dari kabupaten karena kita menggunakan angkutan laut,” kata Asmar.
Karena kondisi tersebut, Pemkab Meranti memprioritaskan pencegahan dan kesiapsiagaan, tidak hanya mengandalkan upaya pemadaman setelah kebakaran terjadi.
Asmar juga menyoroti pengelolaan lahan yang berada di kawasan hutan. Menurutnya, lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal perlu menjadi perhatian karena berpotensi terbengkalai dan rawan terbakar saat musim kering.
Ia mencontohkan program peremajaan kelapa seluas sekitar 3.500 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 2.000 hektare dapat dikelola, sedangkan sekitar 1.500 hektare berada di kawasan hutan.
“Programnya 3.500 hektare, tetapi yang bisa dikelola hanya sekitar 2.000 hektare. Sekitar 1.500 hektare tidak bisa karena masuk kawasan hutan,” katanya.
Menurut Asmar, pemanfaatan lahan secara legal dan sesuai ketentuan dapat mendukung produktivitas sekaligus membuka peluang pengawasan yang lebih baik terhadap kondisi lahan.
Selain pencegahan karhutla, Asmar mengatakan pertemuan juga membahas penguatan keamanan wilayah perbatasan, khususnya Pulau Rangsang yang berada di jalur lalu lintas kapal.
Pemkab Meranti merencanakan pembangunan pos terpadu yang melibatkan unsur TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya. “Rencananya di sana akan ada pos terpadu. Ada unsur Angkatan Darat, Angkatan Laut, kepolisian dan instansi terkait lainnya,” jelasnya.
Asmar berharap sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat terus diperkuat untuk mendukung pencegahan karhutla sekaligus menjaga keamanan wilayah Kepulauan Meranti.
Sementara itu, Laksamana TNI Imam Hidayat mengatakan keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari kemampuan memadamkan api, tetapi juga dari kemampuan mencegah kebakaran sejak awal.
Menurutnya, karakteristik lahan gambut membutuhkan penanganan khusus karena api dapat bertahan di dalam tanah dan kembali muncul apabila penanganannya tidak dilakukan secara menyeluruh.
Karena itu, ia mendorong penguatan deteksi dini, kesiapsiagaan, edukasi masyarakat, serta pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla.
Imam juga mengapresiasi latihan pemadaman yang dilakukan secara rutin oleh jajaran terkait di Meranti. “Alhamdulillah memang sesuai dengan yang kita harapkan. Saya lihat mereka setiap hari melakukan latihan-latihan pemadaman. Alhamdulillah memang sesuai SOP,” katanya.
Mabes TNI juga melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab api kembali muncul di lahan gambut setelah kebakaran dinyatakan padam. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung penanganan karhutla secara lebih menyeluruh.
Terkait penguatan keamanan wilayah, Imam mengatakan kebutuhan penguatan unsur pertahanan darat, laut, dan udara perlu disesuaikan dengan karakteristik geografis wilayah.
Sebelumnya, Satgas Mabes TNI telah meninjau sejumlah pos di Merbau dan wilayah Meranti serta berinteraksi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Setelah bertugas selama 28 hari, Satgas Mabes TNI mengakhiri penugasan di Kepulauan Meranti.
