Pembahasan dilakukan untuk memastikan pelayanan air bersih bagi masyarakat di tiga wilayah dapat berjalan tanpa kendala. Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo menggelar pembahasan lintas organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Abdul Munir Humokor, mengatakan pembahasan tarif merupakan langkah antisipatif sebelum SPAM Regional mulai beroperasi.
Menurutnya, kesiapan tidak hanya berkaitan dengan penetapan tarif, tetapi juga jaringan perpipaan dan mekanisme distribusi air kepada masyarakat. Seluruh aspek tersebut perlu dipastikan agar pelayanan dapat berjalan optimal ketika sistem mulai beroperasi.
“Pembahasan ini memang sudah yang kesekian kalinya, Alhamdulillah tadi sudah mulai mengerucut terkait dengan tarif dasar air bersih,” kata Abdul Munir sehari setelah kegiatan, Rabu (21/10/2026).
Pembangunan SPAM Regional Gorontalo Raya diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air minum yang aman dan berkualitas melalui jaringan perpipaan. Infrastruktur ini juga diharapkan mendukung percepatan pencapaian target nasional di bidang air bersih dan sanitasi.
Abdul Munir menjelaskan, sejumlah hal masih perlu dibahas secara internal oleh masing-masing pemerintah daerah sebelum keputusan akhir ditetapkan. Koordinasi diperlukan agar pengelolaan dan pendistribusian air dapat menjangkau masyarakat di wilayah pelayanan.
“Tadi masih ada beberapa hal yang masih akan dibahas secara internal di masing-masing pemda dan pembangunan SPAM Regional ini akan dapat menyelesaikan masalah air bersih untuk masyarakat Provinsi Gorontalo di tiga wilayah,” katanya.
Selain tarif dasar, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga mengkaji kemungkinan pemberian subsidi kepada masyarakat pada tahun pertama operasional SPAM Regional. Skema tersebut masih memerlukan perhitungan lebih lanjut dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan kondisi fiskal daerah.
Abdul Munir menyebutkan, berdasarkan perhitungan Asian Development Bank (ADB) yang dibahas, terdapat dua opsi subsidi yang dapat dipertimbangkan pemerintah provinsi. Namun, kedua opsi tersebut belum ditetapkan karena masih membutuhkan kajian dan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran.
“Berdasarkan hitungan ADB tadi, ada dua opsi yang nantinya bisa diberikan Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai subsidi ke masyarakat, namun hal tersebut masih memerlukan kajian-kajian dan ketersediaan anggaran yang ada nantinya,” jelas Abdul Munir.
Kepastian tarif dan kemungkinan subsidi menjadi bagian penting dalam mempersiapkan layanan air minum yang dapat dijangkau masyarakat. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan keberlanjutan operasional sistem sekaligus kemampuan masyarakat membayar layanan.
SPAM Regional Gorontalo Raya diharapkan menjadi solusi bagi persoalan penyediaan air bersih, terutama ketika musim kemarau menyebabkan keterbatasan pasokan air. Karena itu, kesiapan infrastruktur, kesepakatan tarif, dan koordinasi antarpemerintah daerah perlu diselesaikan sebelum pelayanan dimulai.
Abdul Munir berharap pembangunan SPAM Regional Gorontalo Raya dapat terlaksana dengan baik sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat. Penyelesaian berbagai persiapan tersebut diharapkan mendukung pelayanan air minum yang lebih aman, berkualitas, dan berkelanjutan di wilayah Gorontalo Raya.
Pertemuan tersebut melibatkan pemerintah provinsi, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kota Gorontalo. (mcgorontaloprov/yuudi)