Wali Kota Probolinggo Dokter Amin Diundang dalam Dialog Akselerasi Transisi Energi Berkeadilan dan Inklusif Bersama Wamen Bima Arya. (Istimewa)
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah daerah didorong memperkuat perannya dalam mendukung transisi energi, penurunan emisi gas rumah kaca, serta pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia melalui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah.
Hal tersebut dibahas dalam Dialog Kebijakan Tingkat Tinggi bertema “Akselerasi Transisi Energi Berkeadilan dan Inklusif di Tingkat Kota dan Kabupaten” di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menjadi salah satu kepala daerah yang menghadiri forum tersebut bersama perwakilan sejumlah pemerintah kota lainnya.
forum tersebut turut dihadiri kepala daerah dari Banda Aceh, Balikpapan, dan Bogor.
Hadir pula perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ICLEI Indonesia, WWF Indonesia, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Melalui dialog tersebut, pemerintah daerah mendapat ruang untuk menyampaikan pengalaman, tantangan implementasi, serta kebutuhan dukungan dalam menjalankan kebijakan transisi energi di tingkat lokal.
Forum diselenggarakan WWF Indonesia dan ICLEI Indonesia dengan dukungan Uni Eropa sebagai ruang pertukaran perspektif mengenai tantangan dan kebutuhan daerah dalam pelaksanaan transisi energi.
Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan kepemimpinan pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian target NDC Indonesia.
NDC merupakan komitmen nasional dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Pemerintah daerah dinilai memiliki peran dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Peran tersebut antara lain melalui inventarisasi emisi daerah, penyediaan data untuk kebutuhan nasional, perencanaan energi daerah, pengendalian emisi lokal, penguatan ketahanan iklim masyarakat, akses terhadap pendanaan iklim, serta upaya mendorong investasi hijau.
“Penguatan tata kelola, pembagian peran dan koordinasi yang efektif dapat mendorong percepatan aksi pengurangan emisi sektor energi,” ujar Bima.
Dalam sektor energi, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga dibahas sebagai bagian dari upaya menyelaraskan perencanaan, kewenangan, dan kapasitas daerah dalam pelaksanaan transisi energi.
