Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat sebesar 5,61 persen pada triwulan II 2026, yang melampaui capaian nasional sebesar 5,29 persen, menunjukkan perkembangan positif perekonomian daerah
Pontianak, InfoPublik – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat (Kalbar) tercatat sebesar 5,61 persen pada triwulan II 2026 melampaui capaian nasional sebesar 5,29 persen, menunjukkan perkembangan positif perekonomian daerah.
Namun, tantangan berikutnya adalah menjaga momentum pertumbuhan tersebut agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, memperkuat usaha produktif, dan mengurangi kesenjangan manfaat pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Hendra, saat menghadiri Konferensi Pers APBN/APBD Kalimantan Barat Edisi Oktober 2026 di Ruang Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (28/10/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat, Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Kalimantan Barat, serta perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Hendra menyampaikan bahwa konferensi pers APBN/APBD menjadi sarana penting untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi ekonomi, pengelolaan keuangan negara dan daerah, serta pelaksanaan program pembangunan secara terbuka dan akuntabel.
“Forum ini menjadi ruang bersama untuk membahas pembiayaan pembangunan sekaligus bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Kita ingin memastikan informasi mengenai pengelolaan keuangan dapat dipahami secara terbuka,” ujarnya.
Hendra menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat menunjukkan perkembangan positif. Dari sisi lapangan usaha, sektor penyediaan listrik dan gas mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 12,71 persen. Sementara itu, sektor jasa perusahaan mengalami kontraksi sebesar 1,15 persen.
Dari sisi pengeluaran, belanja pemerintah tumbuh sebesar 17,55 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun pengeluaran lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga tumbuh sebesar 2,08 persen.
Secara triwulanan, ekonomi Kalimantan Barat tumbuh 1,43 persen dibandingkan triwulan I tahun 2026. Pada periode tersebut, sektor konstruksi tumbuh sebesar 9,47 persen, sedangkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami kontraksi sebesar 5,18 persen.
“Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka statistik. Kita perlu memahami sektor yang berkembang maupun yang mengalami penurunan, serta memastikan dampaknya dirasakan masyarakat melalui terbukanya lapangan kerja, berkembangnya usaha, dan meningkatnya kesejahteraan,” tegasnya.
Ia menambahkan, struktur perekonomian Kalimantan Barat masih ditopang sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi 20,96 persen, industri pengolahan 16,27 persen, perdagangan dan reparasi kendaraan 14,31 persen, serta konstruksi 12,63 persen.
Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 48,24 persen, investasi 33,69 persen, dan ekspor barang serta jasa 20,75 persen.
Menurutnya, sektor-sektor tersebut perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang mendorong peningkatan produktivitas, pengembangan usaha, serta penciptaan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Arah pembangunan Kalimantan Barat telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, dengan visi terwujudnya Kalimantan Barat yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan. Visi tersebut dijalankan melalui 11 misi pembangunan dengan tiga prioritas utama, yakni pembangunan manusia, penguatan ekonomi, serta pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar.
Untuk tahun anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan target pendapatan daerah sebesar Rp5,81 triliun dan anggaran belanja sebesar Rp6,26 triliun.
Hendra menegaskan, APBD harus dikelola secara efektif dan diarahkan untuk mendukung program prioritas serta menjawab kebutuhan masyarakat.
“APBD bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Di dalamnya terdapat tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik, membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkapnya.
Selain program pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional, antara lain Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan, Kredit Usaha Rakyat, Pembiayaan Ultra Mikro, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta Program 3 Juta Rumah.
Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar program-program tersebut terlaksana sesuai kebutuhan masyarakat serta memberikan hasil yang optimal.
Pada kesempatan itu, Hendra juga mengapresiasi peran media massa dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan fiskal, kondisi ekonomi, dan pembangunan daerah kepada masyarakat.
Ia berharap media terus menyajikan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan pembangunan serta memahami penggunaan anggaran publik.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat, Budi Harjanto, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, perangkat daerah, dan insan pers dalam memperkuat keterbukaan informasi pengelolaan fiskal.
Ia menjelaskan bahwa konferensi pers APBN/APBD merupakan bagian dari komitmen Kementerian Keuangan untuk menyampaikan informasi mengenai penerimaan negara, belanja pemerintah, pengelolaan keuangan negara, dan transfer ke daerah secara berkala kepada publik.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan agar anggaran dapat direalisasikan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.(wnd/ica)
