Wali kota Batam, Amsakar Achmad, menandatangani kesepakatan antar Pemko Batam dan APINDO Batam dan disaksikan Wamendagri, Bima Arya, di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (11/9/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / DHEO ANANDA PUTRA
Batam, InfoPublik — Pemerintah Kota Batam bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam memperkuat upaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal. Sebanyak 30 perusahaan besar di Batam berkomitmen mengalokasikan sedikitnya 20 persen kebutuhan tenaga kerja bagi warga lokal.
Komitmen tersebut disampaikan dalam penguatan kemitraan antara Pemko Batam dan dunia usaha yang ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penguatan Urusan Ketenagakerjaan di Kota Batam, Jumat (11/9/2026).
Kesepakatan ditandatangani Wali kota Batam Amsakar Achmad dan Ketua APINDO Kota Batam Rafky Rasyid di Kantor Wali Kota Batam. Penandatanganan tersebut disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya.
Amsakar mengatakan, kerja sama dengan dunia usaha diperlukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan investasi di Batam turut memberikan dampak terhadap kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
“Sering menjadi diskursus di ruang publik bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi belum berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja lokal. Lewat MoU ini, kita tidak lagi hanya mengandalkan imbauan verbal. Kita perkuat komitmen agar perusahaan-perusahaan di Batam memprioritaskan penyerapan tenaga kerja tempatan,” ujarnya.
Menurutnya, sejumlah indikator ekonomi Batam menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 6,76 persen pada 2025 menjadi 7,28 persen pada semester I 2026. Pada periode yang sama, realisasi investasi mencapai Rp29,9 triliun, mendekati total investasi sepanjang 2025.
Tingkat kemiskinan juga turun dari 4,85 persen pada 2024 menjadi 3,81 persen pada 2025.
Pertumbuhan ekonomi tersebut masih menghadapi tantangan ketenagakerjaan, salah satunya tingginya arus migrasi ke Batam. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Batam menjadi daerah tujuan migrasi tertinggi kedua secara nasional pada 2026 setelah DKI Jakarta.
Untuk merespons kondisi tersebut, Pemko Batam menyiapkan kebijakan yang mendorong perusahaan memberikan kesempatan lebih besar kepada tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah juga mengoptimalkan dana Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk mendukung pelatihan dan peningkatan keterampilan masyarakat.
“Di samping itu, dana IMTA senilai Rp40 miliar terus kita optimalkan untuk pelatihan kerja dan pembenahan keterampilan masyarakat,” jelasnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mengapresiasi, sinergi Pemko Batam dengan dunia usaha. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Batam perlu terus diarahkan agar menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi sinergi antara Pemko Batam dan dunia usaha. Kepala daerah tidak boleh salah diagnosis. Di Batam, pertumbuhan ekonominya tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi dibangun ekosistemnya sehingga angka kerja sektor formal mencapai hampir 70 persen,” ujar Bima.
Ia mendorong, Pemko Batam memetakan rantai ekonomi secara lebih terperinci, khususnya pada sektor yang memiliki prospek besar, seperti manufaktur, pariwisata, dan teknologi tinggi.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi juga harus diiringi penguatan layanan dasar dan infrastruktur. Sejumlah kebutuhan yang perlu mendapat perhatian antara lain penyediaan air bersih, pengendalian kemacetan, transportasi publik yang terintegrasi, serta pengelolaan sampah berkelanjutan.
Pihaknya juga menilai, penataan tata ruang melalui rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan perencanaan perkotaan yang presisi penting untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan arus migrasi. Kebijakan tersebut, kata dia, perlu tetap menghindari pembatasan yang bersifat diskriminatif.
Selain aspek ekonomi, Bima mengingatkan agar modernisasi Batam sebagai kota metropolitan tetap berjalan beriringan dengan penguatan kultur dan identitas kebudayaan Melayu.(Mc.Batam/Eyv)
