Gubernur Sumbar memimpin rapat percepatan pembebasan lahan flyover Sitinjau Lauik di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Rabu (29/10/2025). (foto: MC Sumbar)
Sumbar, InfoPublik — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bersama instansi terkait berkomitmen mempercepat proses pembebasan lahan untuk pembangunan Flyover Sitinjau Lauik, salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang ditetapkan pemerintah di wilayah Sumbar.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Sumbar, Mahyeldi, di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Rabu (29/10/2025). Dalam rapat itu disepakati bahwa pembebasan lahan akan diselesaikan dalam waktu dua bulan agar pembangunan fisik dapat segera dimulai.
“Kita sepakat untuk menuntaskan pembebasan lahan Flyover Sitinjau Lauik ini secepat mungkin. Insya Allah pada bulan November atau paling lambat Desember sudah selesai. Semua pihak mendukung percepatan ini,” ujar Mahyeldi.
Rapat dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Sumbar Teddi Guspriadi, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Elsa Putra Friandi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Adib Alfikri, Kepala Dinas Perkimtan Sumbar Ahdiarsyah, serta perwakilan dari Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) sebagai pelaksana proyek. Turut hadir perwakilan Pemerintah Kota Padang dan para niniak mamak dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan.
Mahyeldi menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi agar proses pembebasan lahan berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
“Kita tidak ingin ada masalah di kemudian hari. Karena itu, saya minta Dinas Perkimtan, BPN, HPSL, dan niniak mamak terus memperkuat komunikasi dan koordinasi. Semua harus berjalan sesuai aturan dan tetap menjaga rasa saling percaya,” tegasnya.
Sebelumnya, pada Senin (27/10/2025), Mahyeldi bersama Deputi Infrastruktur Dasar Kemenko Infraswil telah meninjau langsung lokasi proyek Flyover Sitinjau Lauik. Dari hasil peninjauan diketahui bahwa pembangunan fisik belum dapat dimulai karena proses pembebasan lahan masih berlangsung.
Proyek Flyover Sitinjau Lauik ditujukan untuk mengatasi kemacetan dan mengurangi risiko kecelakaan di jalur ekstrem Padang–Solok. Total investasi proyek ini mencapai Rp2,8 triliun, dengan tambahan biaya operasional dan pemeliharaan sebesar Rp562 miliar, serta memerlukan lahan seluas 18,7 hektare (ha).
